Komnas HAM Diimbau Urus HAM Berat Ketimbang TWK KPK

    Medcom - 11 Juni 2021 16:32 WIB
    Komnas HAM Diimbau Urus HAM Berat Ketimbang TWK KPK
    Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI saat melakukan aksi penyampaian pendapat di depan gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Juni 2021.



    Jakarta: Komnas HAM diminta lebih mengutamakan penuntasan kasus HAM berat ketimbang mengurus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) anggota KPK. Insiden berdarah yang menewaskan banyak orang dinilai lebih penting untuk dituntaskan.
     
    Hal itu diungkapkan Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI saat melakukan aksi penyampaian pendapat di depan gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Juni 2021.
     
    Koordinator aksi Hendri menilai 75 pegawai KPK yang gagal TWK mengadukan persoalannya ke Komnas HAM adalah hal yang aneh. Sebab, kegagalan TWK merupakan masalah individu, bukan masalah kelembagaan KPK atau pimpinannya.
     
    “KPK RI itu lembaga yang memiliki payung hukum, UU Nomor 19 Tahun 2019. Tentu para pimpinan bekerja atas aturan perundangan-undangan,” kata Hendri.
     
    Hendri menjelaskan, pengalihan status pegawai KPK RI menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.
     
    “Semua diatur Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dilaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara,” katanya.
     
    Hendri berharap Komnas HAM tidak diintervensi oleh tertentu yang gagal menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPK. “Tentu Komnas HAM juga merujuk kepada Undang-Undang yang ada. Jangan asal menerima laporan kelompok yang gagal TWK untuk menjadi ASN,” kata Hendri.
     
    Hendri berharap Komnas HAM fokus menjalankan fungsinya menyelesaikan kasus HAM berat yang hingga kini masih menjadi misteri. “Komnas HAM harus independen, bukan diintervensi oleh kelompok pelanggar UU,” ujarnya.
     
    Hendri mendorong Komnas HAM segera menyelesaikan kasus-kasus HAM berat (Talang Sari, kasus Priuk, Kerusuhan Mei 98, Kasus Trisakti serta Semanggi I dan II. “Masih banyak pelerjaan rumah yang sampai detik ini belum tuntas,” katanya.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id