Kemenaker Dirikan Posko Pengaduan THR 2019

    Gervin Nathaniel Purba - 20 Mei 2019 17:05 WIB
    Kemenaker Dirikan Posko Pengaduan THR 2019
    Menaker M Hanif Dhakiri (Foto:Dok.Kemenaker)
    Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendirikan Pos Komando (Posko) Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran THR 2019. Posko berlokasi di Pusat Layanan Terpadu Satu atap (PTSA), Gedung B lantai 1, Kantor Pusat Kemenaker, Jakarta Selatan.

    Layanan Posko THR 2019 dibuka pada 20 Mei hingga 10 Juni, setiap hari kerja, pukul 08.00-15.30 WIB. Pada hari libur buka pukul 09.00-15.30 WIB.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan pembentukan Posko THR 2019 merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan hak pekerja. Tidak hanya di pusat, Posko THR juga dibentuk di berbagai dinas tenaga kerja di setiap provinsi.

    "Ini merupakan kegiatan yang hampir setiap tahun kita laksanakan sebagai salah satu bentuk fasilitas dari pemerintah agar hak pekerja untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada," ujar Hanif, usai peresmian di Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.

    Posko ini akan memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR. Selanjutnya, menindaklanjuti pengaduan keterlambatan pembayaran THR sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

    "Di sana (posko THR) akan menerima aduan terkait pembayaran THR, baik itu keterlambatan, tidak dilaksanakannya pembayaran, atau karena faktor-faktor lain. Nantinya, aduan para pekerja akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

    "Kami minta ke Pemda segera menindaklanjuti posko THR ini di berbagai dinas tenaga kerja di provinsi/kabupaten, sehingga persoalan-persoalan pembayaran THR yang ada di daerah bisa mendapatkan fasilitasi segera mungkin," kata Hanif menambahkan.

    Apabila perusahaan terlambat membayarkan THR kepada buruh/pekerja, maka sesuai peraturan akan dikenakan denda 5 persen. Perusahaan yang tidak membayarkan THR juga akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. 

    "Untuk itu diperlukan peran pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pembayaran THR di perusahaan," katanya.

    Selain mendatangi Posko THR 2019, bagi masyarakat yang ingin mengadu dapat menghubungi via telepon (021) 526 0488, Whatsapp 0812 1257 6261 (pelayanan konsultasi), 0813 1038 0973 (penegakan konsultasi), email poskothr@kmnaker.go.id, atau @link aduan http.bit.ly/pengaduanTHR.



    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id