Pemerintah Diminta Mendata TKI yang Pergi ke Negara Terpapar Korona

    Medcom - 28 Januari 2020 23:54 WIB
    Pemerintah Diminta Mendata TKI yang Pergi ke Negara Terpapar Korona
    Ilustrasi virus korona. Foto: Dok/Medcom
    Jakarta: Wabah coronavirus atau virus Korona mulai menjalar ke berbagai negara. Sejauh ini World Health Organization (WHO) telah mengumumkan lebih dari 10 negara telah terpapar virus tersebut, di antaranya Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Australia, Prancis, Korea Selatan, Taiwan, dan Nepal.

    Mengingat ancaman virus ini sangat nyata, pemerintah Indonesia diminta bergerak cepat mendata sejumlah tenaga kerja Indonesia maupun asing yang dalam dua bulan terakhir melakukan perjalanan dinas ke negara terpapar Novel Coronavirus (n-CoV) atau virus korona.

    "Pemerintah harus bergerak cepat melakukan tindakan preventif memastikan PMI (Pekerja Migran Indonesia) kita tidak terjangkit virus korona," ujar anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah, Selasa, 28 Januari 2020.

    Langkah ini kata Nadlifah sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. "PMI kita harus mendapat perhatian juga, mengingat virus korona ini ganas dan penyebarannya sangat mudah," ujar anggota Fraksi PKB itu.

    Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo. Menurut Wahyu, migrasi virus maut tersebut dinilai perlu ditanggapi dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama sebagai proteksi untuk mereka yang berada di sekitar Tiongkok. Apalagi pekerja migran berisiko terkena stigma sebagai pembawa virus menurut pengalaman sebelumnya dari kasus MERS, SARS, dan HIV/AIDS.
     
    "Saya kira, isu korona itu sangat penting untuk direspons juga dalam konteks perlindungan pekerja migran. Kita pernah memiliki kasus yang sama, yakni isu MERS (flu Timur Tengah), kemudian juga SARS (flu Hong Kong). Kita harus belajar dari situ agar pemerintah tidak salah mengambil kebijakan. Karena pernah kebijakan yang diambil itu sebagai respons untuk SARS ternyata kebijakannya kemudian malah cenderung menimbulkan stigma terhadap pekerja migran," kata Wahyu kepada Medcom.id, Senin 27 Januari 2020.

    "Bahkan dalam isu SARS, waktu itu tahun 2003, ada satu pemerintah daerah, Pemda Kabupaten Kendal, mengeluarkan peraturan bupati kalau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang baru pulang dari Hong Kong tidak boleh keluar rumah selama lima hari," sambungnya, dalam diskusi di Ruang Bersama Ke:Kini, Cikini Raya, Jakarta.
     
    Menurut Wahyu, dalam konteks penyakit menular seperti virus korona n-CoV, pekerja migran rentan terpapar banyak dari mereka berada di kawasan sekitar Tiongkok seperti Taiwan dan Hong Kong. Kemudian meskipun tidak banyak, namun ada juga beberapa pekerja migran Indonesia di Tiongkok. Kehadiran di area rawan tersebut berpotensi menimbulkan stigma bahwa para pekerja migran berpotensi membawa penyakit ke Indonesia.
     
    "Demikian juga misalnya kasus lama, yang kadang-kadang tidak disadari saja, stigma pekerja migran membawa HIV/AIDS. Sampai sekarang, kalau ke provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau NTB, stigma itu masih terbawa kalau kita berdiskusi dengan kepala dinas kesehatan dan dinas tenaga kerja setempat," cetus Wahyu.

    (MBM)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id