Pemerintah Diminta Proteksi Industri Satelit

    Medcom - 10 Juni 2021 17:00 WIB
    Pemerintah Diminta Proteksi Industri Satelit
    ilustrasi.



    Jakarta: Pemerintah diminta memberikan proteksi lebih terhadap industri satelit. Hal itu penting agar layanan telekomunikai tetap terjaga dan terjangkau hingga pelosok.

    Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan, industri telekomunikasi satelit sangat strategis. Sebab, layanan kabel laut dan seluler di Indonesia sampai saat ini belum menjangkau hingga pedalaman Papua.

     



    Farhan menyebut dengan satelit, cakupan untuk menyediakan layanan telekomunikasi akan semakin luas dan mudah.

    Farhan mengungkapkan, kondisi geografis Indonesia dikelilingi gunung berapi dan aktivitas vulkanis. Kondisi itu membuat layanan telekomunikasi tidak bisa bergantung pada satu jenis infrastruktur saja.

    Kabel serat optik bawah laut ada risiko putus akibat aktivitas vulkanis seperti yang terjadi di Papua. Menurutnya, infrastuktur telekomunikasi di darat dan laut harus di backup dengan infrastruktur di langit, yaitu satelit.

    "Demografi di Papua berupa perbukitan dan hutan, layanan satelit menjadi kebutuhan yang sangat krusial. Satelit masih menjadi ujung tombak di Papua," kata Farhan.

    Selain untuk melayani telekomunikasi, satelit masih digunakan untuk layanan penyiaran. Peran dan fungsi satelit semakin strategis saat pemerintah memiliki hajatan Nasional, seperti PON XX Papua 2-15 Oktober 2021.

    Farhan meminta industri satelit nasional terus diperhatikan pemerintah. Dia berharap satelit tak hanya dipergunakan untuk kebutuhan telekomunikasi, tetapi juga untuk pengawasan pesawat, kapal-kapal yang beroperasi di wilayah NKRI serta untuk kegiatan militer.

    "Saat ini teknologi satelit juga untuk mengawasi pesawat dan memobilisasi pasukan. Dengan teknologi Integrated Communications Control System (ICCS), kita dapat mengontrol dan memobilisasi pergerakan pasukan menggunakan satelit. Sampai kapanpun satelit masih sangat dibutuhkan," tegas Farhan.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, gangguan jaringan telekomunikasi yang terjadi di Papua akibat putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak - Jayapura.

    Menurut Menteri Johnny, gangguan infrastruktur telekomunikasi tersebut karena faktor alam.  Dari catatan Kominfo, SKKL Biak - Jayapura sudah beberapa kali putus akibat faktor alam.

    Johnny menegaskan, gangguan itu tidak membuat Papua mengalami total blackout. PT Telkom sedang memulihkan jaringan di wilayah terdampak. Dari 464 Gbps total trafik Papua, hanya 154 Gbps saja yang mengalami gangguan.

    Menteri Johnny mengatakan PT Telkom sudah menyiapkan backup link dengan kapasitas 4,7 Gbps. Dari jumlah tersebut, 2.662 Mbps ditunjang dari pemanfaatan link satelit. Backup link sebesar 500 Mbps juga didapat dari radio long haul Palapa Ring Timur 500 Mbps. Radio long haul Sarmi-Biak 1,6 Mbps.

    "PT Telkom juga menyediakan backup untuk mengamankan kualitas link saat proses penyambungan. Khususnya untuk wilayah Manokwari dan Biak sebesar 40 Gbps melalui Palapa Ring Timur,” kata Menteri Johnny.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id