Sanksi Pemudik Nekat, Putar Balik Hingga Tilang

    Fachri Audhia Hafiez - 08 April 2021 22:00 WIB
    Sanksi Pemudik Nekat, Putar Balik Hingga Tilang
    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi/Medcom.id/Fachri.



    Jakarta: Masyarakat yang nekat mudik pada 6-17 Mei 2021 siap-siap ditindak. Sanksi yang diberikan berupa putar balik kendaraan hingga tindakan hukum lain.

    "Pertama kendaraan tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan itu akan diputar balik," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dalam konferensi virtual, Kamis, 8 April 2021.






    Sementara itu, kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang digunakan mengangkut penumpang akan ditindak polisi. Penindakan berupa tilang dan tindakan lain sesuai undang-undang berlaku.

    Kendaraan yang tak boleh melakukan perjalanan, yakni kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian, kendaraan motor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor.

    "Kemudian kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan," ucap Budi.

    Baca: Masyarakat Diminta Putar Arah Jika Nekat Mudik

    Sedangkan, pengecualian kendaraan yang masih melanjutkan perjalanan adalah kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, dan kendaraan dinas operasional berpelat dinas. Kemudian, kendaraan TNI-Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah 

    Berikutnya, kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat seperti ibu hamil, kendaraan yang angkut repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia (WNI), dan pelajar/mahasiswa dari luar negeri. Terakhir, pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    Sedangkan pengecualian bagi masyarakat atau boleh melakukan perjalanan terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN/D, dan pegawai swasta. Mereka juga diwajibkan menyertakan surat izin keluar masuk (SIKM).

    Berikutnya pihak yang melakukan kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, dan ibu hamil dengan satu orang pendamping. Kepentingan melahirkan boleh melakukan perjalanan dengan dua orang pendamping, serta untuk pelayanan kesehatan darurat.

    "Pengawasan nanti akan dilaksanakan dengan Polri dengan membuat cek poin di beberapa daerah. Selain polri ada penguatan dari unsur TNI, Satpol PP dari Dinas Kabupaten Kota atau unsur Dishub," ujar Budi.

    Kemenhub telah menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idulfitri 1442 Hijriah. Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi yaitu moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian pada 6-17 Mei 2021

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id