Pesemaian Luas dan Modern Segera Dibangun

    Ilham wibowo - 17 November 2019 01:17 WIB
    Pesemaian Luas dan Modern Segera Dibangun
    Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (tengah) meninjau lokasi persemaian bibit Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) kawasan hutan lindung di kaki Gunung Slamet, Dukuh Tengah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Foto: Antara/Oky Lukmansyah.
    Tegal: Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) akan kembali bergulir menjelang turunnya hujan menurut musim di Indonesia. Pembibitan yang baik akan didorong untuk bisa berkembang di lahan yang menjadi target penghijauan kembali. 

    Dorongan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan segenap jajaran pejabat Kementerian LHK saat melakukan kunjungan kerja dan inspeksi pesemaian bibit pohon di Tegal, Jawa Tengah. Tempat untuk menyemaikan bibit dan kebun benih ini menjadi bagian yang sangat penting. 

    Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sebelum 2019 dana APBN hanya menyediakan penanaman RHL untuk rata-rata luasan 23 ribu hektar per tahun. Sedangkan untuk tahun ini luasannya meningkat hampir 10 kali lipat menjadi 206 ribu hektar dalam 2019 ini. 

    "Saya sedang berkeliling Indonesia untuk observasi ke pesemaian, dari mulai persemaian yang disiapkan pemerintah sampai kebun bibit masyarakat. Karena keberhasilan tumbuh kembangnya pohon dimulai dari pembibitan yang baik. Arahan Bapak Presiden untuk perlu dibangun kebun persemaian yang luas dan modern sebagai usaha penghijauan. Bapak Presiden menugaskan untuk pemulihan lingkungan dengan penanaman yang serius dengan cukup luas dan terukur," ujar Siti Nurbaya melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 November 2019. 

    Menteri Siti juga mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon sebagai upaya pemulihan selain pencegahan terhadap banjir dan kekeringan. Caranya yaitu dengan menanam pohon serta memperbaiki lahan kritis. 

    "Kita percaya kalau pohonnya bagus, mata air juga akan muncul dan airnya nanti juga akan jadi bagus, sehingga lingkungan menjadi baik bagi masyarakat," imbuh Siti.

    Selain itu, keberadaan pohon dapat menahan kenaikan suhu bumi yang disebut perubahan iklim. Berdasarkan  penelitian, Indonesia perlu menanam 800 ribu ha/tahun agar memiliki iklim yang stabil dan sejuk.

    "Rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang serta pada lokasi ibukota negara di Kaltim.  Selain itu pada lokasi 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah hulu dari 65 bendungan/waduk," paparnya.

    Pemerintah, lanjut Siti,  juga menegaskan kepada pengusaha yang memakai kawasan hutan dalam usahanya melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk terus melakukan rehabilitasi kawasan dengan penanaman pohon. Kegiatan RHL ini diproyrksikan terus menyerap tenaga kerja, sehingga sejalan dengan prioritas pemerintah lima tahun kedepan.

    "Selain memperbaiki lingkungan, kita juga mengambil kesempatan  dalam rangka perluasan kesempatan kerja atau  lapangan kerja. Pada areal satu hektar persemaian permanen seperti ini saja, memerlukan  sampai 50 orang   tenaga kerja  yang bekerja sepanjang tahun," kata Siti Nurbaya.

    Sementara itu, Plt. Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK  Hudoyo menjelaskan bahwa pada 2019 tersedia dukungan anggaran  untuk penanaman pohon sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.  Pemerintah menyiapkan anggaran Rp2,7 triliun untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) 2019 guna penanaman pohon di areal seluas 206 ribu ha selain pengembangan kebun bibit dan persemaian. 

    Dalam jangka pendek, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan melalui pelibatan dalam pembibitan dan penanaman. Sedangkan dalam jangka panjang, masyarakat dapat menikmati hasil dari tanaman RHL, seperti nangka, cengkeh, pinus, puspa dan bahkan macadamia yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis sangat tinggi.

    Langkah-langkah itu semua mengawali upaya yang signifikan memulihkan lahan kritis sekitar 14 juta ha, yang merupakan tantangan besar harus diatasi. Selain dengan APBN maka upaya penerapan kewajiban dunia usaha dan juga program-program voluntary masyarakat setidaknya bisa mencakup luasan rehabilitasi/penanaman hingga 350-400 ribu hektar setahun. 

    “Kita akan dan harus kerja  keras seluruh elemen bangsa, pemerintah, pemda, swasta, aktivis dan komunitas serta semua pihak termasuk anak-anak sekolah. Semoga bisa kita lakukan dengan baik," tuturnya. 


    (BOW)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id