Antara Buzzer dan Jokowi

    Medcom - 20 Oktober 2019 12:25 WIB
    Antara <i>Buzzer</i> dan Jokowi
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Istilah buzzer kembali mencuat. Beberapa pihak menuding buzzer dilakukan untuk 'melindungi' pemerintahan Joko Widodo.

    Peneliti Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Irwan Julianto mengatakan belum ada pemahaman yang sama tentang buzzer dan merujuk pada siapa. Dia juga menyoroti penelitian Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dari Oxford Internet Institute yang bertajuk "The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”. 

    Irwan juga meneliti keberadaan buzzer politik di berbagai negara. Alhasil, dia menemukan adanya beberapa kesalahpahaman di penelitian Bradshaw dan Howard.

    “Penelitian ini menunjukkan banyak negara di dunia, 87% dari 70 negara, mempraktikkan penggunaan akun manusia (80%), akun I atau cyborg (11%) dan akun retasan (7%) untuk kebutuhan propaganda politik,” kata Irwan dalam keterangannya, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

    Pada kasus di Indonesia, terang dia, Bradshaw dan Howard menemukan penggunaan akun bot dan akun yang dikelola manusia untuk menyebarkan pesan-pesan yang mendukung posisi pemerintah dalam isu tertentu. 

    Di saat yang sama, lanjut dia, Bradshaw dan Howard tidak menemukan data yang meyakinkan terkait upaya pemerintah Indonesia memanipulasi opini publik melalui media sosial.

    Dia juga menemukan perbedaan hasil penelitian saat melakukannya di China, Kamboja, Rusia, Iran, dan Israel. Di negara-negara tersebut, setidaknya ada tiga kementerian atau lembaga resmi yang mampu menggiring opini masyarakat melalui media sosial.

    “Jadi, kalaulah ada pasukan siber yang operasinya menguntungkan posisi pemerintah di Indonesia, mereka tidak digerakkan oleh pemerintah secara langsung. Mereka kemungkinan digerakkan kelompok-kelompok yang bersimpati pada pemerintah," ujar Irwan.

    Irwan menyayangkan pihak-pihak yang dinilai tidak cermat membaca penelitian. Dari hasil kajian tim penelitiannya menyatakan pemerintah Indonesia telah menggunakan buzzer secara organik untuk menggiring opini publik.

    “Penelitian Oxford tidak menyimpulkan sejauh itu. Pemerintah Indonesia justru diidentifikasi lebih menahan diri dibandingkan pemerintah negara lain dalam hal penggunaan media sosial untuk pembentukan opini masyarakat. Kalaupun ada buzzer yang mendukung pemerintah, kan tidak otomatis berarti mereka dibiayai pemerintah,” kata Irwan.

    Irwan juga memaparkan hasil temuan dari lembaga pemantau media sosial, PoliticaWave. Selama masa kampanye Pilpres 2019, Jokowi justru menjadi objek yang paling banyak mendapatkan serangan hoaks, dan ujaran kebencian di berbagai media sosial.

    Berbagai isu seperti komunisme, pro LGBT, anti Islam, kriminalisasi terhadap ulama, dan pro China terus disebarkan untuk menyudutkan Jokowi secara bertubi-tubi di media sosial. 

    "Namun Jokowi tetap fokus dengan kampanyenya yang programatik dan empatik, sehingga hingga bisa memenangkan pilpres dengan perolehan suara 55,5% dari total suara nasional,” pungkas dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id