Pelarangan Ibu Hamil Ikut CPNS Menuai Kritik

    Fachri Audhia Hafiez - 21 November 2019 01:31 WIB
    Pelarangan Ibu Hamil Ikut CPNS Menuai Kritik
    Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
    Jakarta: Ombudsman RI menyoroti pelarangan ibu hamil dalam persyaratan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Syarat tersebut dinilai bentuk diskriminasi.

    "Apa yang salah dengan perempuan hamil, ini adalah kemampuan reproduksi itu hanya dimiliki perempuan, hamil, menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Maka, dia harus dihormati bukan untuk didiskriminasi," kata Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 20 November 2019.

    Ninik menegaskan, tak melarang ibu hamil menjadi hal positif dalam seleksi CPNS. Namun dengan kualifikasi yang harus ditempuh pendaftar tak disamakan dengan jalur pada umumnya.

    "Contohnya waktu Ombudsman menerima calon asisten kami menemukan si asisten ini hamil. Kami minta tes fisiknya beda dengan kawan-kawan lain, kalau itu (disamaratakan) menjadi salah satu sebab bisa menyebabkan dia keguguran," ujar Ninik.

    Ia juga menyoroti pelarangan calon pendaftar yang memiliki kelainan orientasi seksual atau LGBT. Menurut Ninik hal itu sulit dibuktikan karena menyangkut seksualitas seseorang.

    "Apa masalahnya dengan CPNS dengan LGBT, itu kan soal seksualitas. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa dia tidak punya kredibilitas, tidak punya integritas? Itu yang saya pikir sudah mulai masuk ke wilayah rentan atau yang sangat diskriminatif juga untuk para diskriminasi gender," ketus Ninik.

    Sebelumya Ombudsman juga mendapat laporan dugaan diskriminasi penyandang disabilitas pada seleksi penerimaan CPNS. Formasi bagi penyandang disabilitas terbatas.

    Ia berharap hal tersebut diperhatikan pemerintah khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    Ombudsman berencana melakukan inspeksi mendadak dalam rangkaian seleksi CPNS buat mencegah laporan serupa. Beberapa 'aksi' yang akan dilakukan Ombudsman di antaranya, mendatangi lokasi ujian, supervisi help desk, dan unit pengaduan di setiap instansi yang akan menyelenggarakan penerimaan CPNS.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id