Indeks Kebahagiaan Jakarta Disebut Kalah dari Badung

    Antara - 01 Februari 2020 17:00 WIB
    Indeks Kebahagiaan Jakarta Disebut Kalah dari Badung
    Ilustrasi. Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyebut indeks kebahagiaan Jakarta kalah dari Badung, Bali. Padahal, secara anggaran daerah, Jakarta punya duit jauh lebih besar ketimbang Badung. 

    "Ada hal-hal prinsipil yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, tapi itu tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2020.

    Gembong menyebut indeks pembangunan manusia (IPM) DKI Jakarta hanya 80,46. Sedangkan indeks kebahagiannya, hanya 71,33. Sementara, kata dia, IPM Badung tercatat 80,57 dan indeks kebahagiannya sebesar 76,14.

    "Padahal kita ketahui bersama APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Rp87,9 triliun, sementara Kabupaten Badung hanya Rp6,3 triliun," ungkapnya. 

    Menurut Gembong, Badung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi di Bali yang selama ini kerap menjadi percontohan bagi daerah lain dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan warganya. Perencanaan pembangunan Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai acuan pembangunannya. 

    "Sementara DKI Jakarta Hampir tidak memiliki konsep induk atau master plan pembangunan di era Gubernur (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) saat ini," ujarnya. 

    Gembong menambahkan Badung sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk seluruh segmen non komersial. Badung juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,3 triliun. Jumlah ini setara 84 persen dari APBD Badung. 

    "Sementara kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran," ungkapnya. 

    Menurut Gembong, karakteristik keberagaman etnis suku bangsa di Badung hampir sama dengan DKI Jakarta. Namun, Badung memiliki tingkat kerukunan masyarakat dan beragama sangat tinggi yaitu 80,24. Sementara DKI Jakarta, kata dia, hanya di angka 71,3.

    Fraksi PDIP pun menganggap tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis. Sebab, tata kelola Pemprov DKI dinilai tak bisa mengimbangi, apalagi melampaui pemerintahan setingkat kabupaten.

    Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2021 juga dipandang belum berpihak kepada warga Jakarta kategori prasejahtera. Padahal, APBD DKI sangat besar mencapai Rp87 triliun.

    "Untuk itu sangat dibutuhkan akurasi data seberapa banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori prasejahtera, sehingga delivery program menjadi tepat sasaran," paparnya. 

    Gembong menambahkan contoh program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat prasejahtera adalah bedah rumah yang bisa disubsidi Pemprov DKI. Dengan begitu, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Ibu Kota. 

    "Program ini dapat disandingkan dengan program community development sehingga lebih nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta," ujarnya. 

    Ia menegaskan, data ini tak begitu saja muncul. Catatan ini merupakan hasil kunjungan kerja lintas komisi DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP pada 30 Januari hingga 1 Februari 2020.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id