PKL Tanah Abang Merasa Dibeking Anies

    Theofilus Ifan Sucipto - 09 September 2019 13:49 WIB
    PKL Tanah Abang Merasa <i>Dibeking</i> Anies
    Suasana pedagang yang berjualan di trotoar Tanah Abang, Senin, 9 September 2019. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
    Jakarta: Samsudin, salah satu pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat berkukuh jualan di trotoar. Ia menegaskan tak ada larangan berjualan di trotoar Jatibaru dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    "Pak Gubernur sendiri yang bilang (boleh), asal enggak ganggu jalan," kata Samsudin berbincang dengan Medcom.id di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2019.

    Samsudin, merasa tak menyalahi aturan berjualan di trotoar. Ia juga merasa tak mengganggu pejalan kaki. Menurut dia, PKL juga punya hak menggunakan kawasan Jatibaru untuk mencari nafkah.

    "Kan bagus (pejalan kaki) bisa lihat-lihat (dagangan). Masih ada tuh jalan buat lewat," ucap Samsudin. 

    Ia memang mengaku masih kucing-kucingan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pria yang menjual aneka pakaian anak itu biasanya memindahkan tiga etalase miliknya ke belakang trotoar manakala Satpol PP tengah patroli.

    Sementara, salah satu pejalan kaki, Rama, mengaku tak habis pikir masih banyak PKL yang berjualan di trotoar. Ia menilai banyak pedagang di trotoar telah mengganggu pejalan kaki dengan dalih mencari sesuap nasi.

    "Iya jadi menghalangi sih, tapi mereka mencari duit juga," kata Rama. 

    Rama mengaku tak terlalu keberatan dengan keberadaan PKL di Jatibaru. Asalkan, PKL yang ada lebih ditata dan tak mengambil hak pejalan kaki. "Kalau begitu (ditata agar tidak menghalangi) ya lebih bagus," ungkap Rama.

    Keberadaan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, kembali menjadi sorotan. Dua kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dan Zico Leonard menggugat Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Pasal itu digunakan Anies untuk menutup Jalan Jatibaru.

    Di sisi lain, Anies meminta masyarakat tidak anti pada PKL. Anies menilai keberadaan PKL memiliki landasan hukum.

    Anies menuturkan keberadaan PKL mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Dia memaparkan Permen mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

    Anies berencana membagi fungsi trotoar untuk pejalan kaki dan PKL. Namun dia belum memiliki solusinya.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id