comscore

Pemprov DKI Klaim Akses Air Bersih Makin Mudah

Antara - 25 Oktober 2021 01:36 WIB
Pemprov DKI Klaim Akses Air Bersih Makin Mudah
Air. Ilustrasi: Medcom.id
Jakarta: Pemerintah Provonsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai akses air bersih di Ibu Kota makin mudah. Swastanisasi air di Jakarta disebut segera diakhiri.

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemprov DKI, Sigit Wijatmoko, mengungkapkan hal ini menanggapi rapor merah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait akses air bersih. Gubernur DKI Anies Baswedan disebut berkomitmen kerja sama PAM Jaya dengan mitra swasta diakhiri pada Januari 2023.

 



"Ini ditandai dengan persetujuan adendum yang dicabut melalui Keputusan Gubernur Nomor 1289 Tahun 2021 sesuai dengan rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Sigit dalam keterangan tertulis, Minggu, 24 Oktober 2021.

Sigit menjelaskan Pemprov DKI Jakarta telah memperluas akses air bersih dengan harga terjangkau. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum.

Baca: Pemprov DKI Klaim Penanganan Banjir Lebih Cepat dari Tahun Lalu

"Melalui pergub ini, warga yang sebelumnya terkendala syarat administrasi pelanggan PAM Jaya, misalnya tidak memiliki sertifikat tanah, sekarang dapat menjadi pelanggan PAM Jaya," tutur Sigit.

Pemprov DKI Jakarta juga telah menerbitkan Pergub Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum. Hal ini untuk mewujudkan pelayanan air minum yang lebih berkualitas dengan harga terjangkau.

"Ada juga Pergub Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum dengan memberikan keringatan tarif bagi warga di Kepulauan Seribu," kata Sigit.

Sebelum subsidi, tarif air minum Rp32.000 meter persegi dan setelah subsidi menjadi Rp3.550 meter persegi untuk rumah tangga sederhana. Sementara itu, tarif Rp4.900 meter persegi dipatok untuk rumah tangga menengah.

Tarif pelaku UMKM atau golongan rumah tangga dengan usaha, homestay, guesthouse, hotel, warung makan, dan toko, dari Rp35.000 menjadi Rp6.825 meter persegi. Tarif kantor swasta atau tempat usaha/industri lain menjadi Rp12.550 dari sebelumnya Rp35.000 meter persegi.

Untuk penurunan muka tanah, menurut Sigit, Pemprov DKI menetapkan pajak air tanah lebih mahal, yakni dua sampai tiga kali dari tarif air minum perpipaan. Hal ini disebut membuat penurunan muka tanah dalam empat tahun terakhir melambat.

(OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id