Pengaduan Pekerja dan Perusahaan di DKI Naik 10%

    Christian - 30 Juni 2021 15:29 WIB
    Pengaduan Pekerja dan Perusahaan di DKI Naik 10%
    Ilustrasi/MI/Arfan



    Jakarta: Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertrans-E) Jakarta Pusat mencatat kenaikan pengaduan para pekerja dan perusahaan selama pandemi covid-19. Kenaikan mencapai 10 persen. 

    "Kalau tahun 2021 saat ini memang naik 10 persen dibanding tahun 2020. Pengaduan selama pandemi ada yang perorangan ada juga yang serikat pekerja," kata Kepala Seksi (Kasie) Hubungan Industrial Sudin Nakertrans-E Jakarta Pusat, Nilza, di Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021.

     



    Menurut dia, pengaduan didominasi ihwal pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat selama pandemi. Pihaknya memediasi pekerja dan perusahaan terkait hal ini.

    Nilza mengatakan rata-rata masalah pihak pengadu dan teradu dapat selesai dengan cara mediasi. Kedua pihak dikatakan menyepakati permasalahan mereka.

    "Pada saat dia mengadukan, kemudian para pihak bersepakat berarti itu selesai secara kesepakatan perdamaian. Jika yang kita selesaikan tidak bersepakat, kita keluarkan anjuran. Nanti para pihak mau ke pengadilan, silakan," kata dia.

    Baca: Pengetatan PPKM Mikro akan Kembali Kerek Angka Pengangguran

    Di sisi lain, kinerja Sudin Nakertrans-E Jakpus menuai kritik. Kuasa hukum pekerja dari MSS Law Office, Ardin Sitorus, menilai pencarian solusi oleh komponen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut kurang optimal.

    Ardin pernah mengadvokasi aduan PHK dari pekerja Perkumpulan Indonesia-Jerman (Ekonid). Meski telah mengadu ke Sudin Nakertrans-E Jakpus, namun rekomendasi tak memuaskan pekerja.

    Pihaknya membuka layanan adovakasi gratis terkait hal ini. "Kita buka layanan konsultasi hukum gratis sampai akhir 31 Desember 2021 mendatang. Konsultasi ketenagakerjaan gratis bagi orang yang membutuhkan," kata dia.

    Bagi masyarakat yang mau mendaftarkan konsultasi ketenagakerjaan, dapat mendatangi kantor MMS Law Office di Jalan RP Soeroso, Menteng. Selain mendatangi kantor hukum, layanan gratis tersebut juga dapat dilakukan via telepon. 

    "Caranya mereka telepon dan kirim email ke kami di service@mms-laws.or.id untuk menentukan jadwal konsultasi. Kita membantu orang yang dibuat susah. Kami rela menolong orang. Layanan ini gratis," kata dia.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id