Problematika Larangan Kantong Plastik untuk Tenant Makanan

    Sri Yanti Nainggolan - 01 Juli 2020 23:24 WIB
    Problematika Larangan Kantong Plastik untuk <i>Tenant</i> Makanan
    Ilustrasi plastik. MI/Sumaryanto
    Jakarta: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DKI Jakarta (APPBI) DKI menilai kebijakan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan (KPRL) sulit diterapkan di masa pandemi covid-19. Pasalnya, kebanyakan pesanan makanan dengan sistem antar.

    Ketua APPBI DKI Ellen Hidayat mengungkapkan sebagian besar tenant di pusat perbelanjaan menengah ke atas sudah menggunakan berbagai kantong belanja dari kertas maupun tas berbahan daur ulang, serta menggunakan kantong belanja berulang. Namun para pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berada di trade mal merasa perubahan kantong plastik menjadi tambahan biaya penjualan.

    "Banyak juga yang harus melakukan delivery, bahkan masyarakat juga minta para tenant membungkus produk makanan yang dibeli tersebut dengan higienis dan dengan di-seal atau cable ties," ujar Ellen dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Juli 2020.

    Para tenant bingung mencari pengganti dari pembungkus plastik. Mereka membutuhkan arahan lebih jelas dari Dinas Lingkungan Hidup DKI.

    APPBI DKI meminta tiga hal terkait aturan baru tersebut. Pertama, sosialisasi terkait pengaturan jenis sampah yang lebih meluas, terutama pada sektor rumah tangga.

    APPBI DKI juga berharap ada aturan terkait produsen tas plastik kresek untuk mengalihkannya ke bahan yang ramah lingkungan. Masyarakat akan terus menggunakan plastik jika mudah didapatkan.

    "Harus juga dilakukan pengawasan dari bagian hulu baru ke bagian hilir bila membahas tentang bahan plastik ini," ujar dia.

    Baca: Pasar di DKI Tak Lagi Pakai Kantong Plastik per 1 Juli

    Ketiga, APPBI DKI menilai plastik kresek cenderung digunakan berulang, terutama untuk membungkus sampah basah. Sehingga, penumpukan plastik kresek tetap terjadi.

    Pemprov DKI mulai melarang kantong plastik pada pertengahan 2020. Aturan berlaku di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

    "Pergub diundangkan pada 31 Desember 2019, enam bulan itu waktunya sosialisasi. Per 1 Juli efektif," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Andono Warih saat dihubungi, Selasa, 7 Januari 2020.

    Aturan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Pemprov mengimbau masyarakat menggunakan kantong belanja ramah lingkungan (reusable).

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id