Ketua Komisi D DPRD Tolak Formula E di Monas

    Cindy - 10 Februari 2020 14:20 WIB
    Ketua Komisi D DPRD Tolak Formula E di Monas
    Suasana acara konferensi pers Jakarta E-Prix 2020 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 20 September 2019. Foto: MI/Saskia Anindya Putri
    Jakarta: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menolak Formula E digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI disarankan menggelar balapan motor listrik itu di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat. 

    "Fasilitasnya (Sentul) lengkap, ada. Tidak memboroskan pembiayaan juga," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah saat dikonfirmasi, Senin, 10 Februari 2020. 

    Politikus PDI Perjuangan itu pun menyayangkan izin yang diberikan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait pelaksanaan Formula E di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Anies Baswedan diharap mempertimbangkan ulang rencana ini.

    Menurut dia, kawasan Medan Merdeka tak memadai sebagai sirkuit balapan. Aksi kebut-kebutan jet darat serupa Formula Satu di lokasi itu dikhawatirkan menganggu para pengguna jalan. 

    "Kalau di Monas nanti lintasannya memungkinkan tidak. Apalagi dengan kemarin wacana Thamrin-Sudirman, mau ganggu berapa banyak orang jalan di sana?" tanya Ida. 

    Ida menilai Formula E lebih baik ditiadakan. Kompetisi yang sudah digelar sejak 2014 itu dianggap hanya akan berkontribusi sedikit untuk meningkatkan pariwisata maupun ekonomi Ibu Kota.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga memastikan ajang formula E digelar di kawasan Monas. Hal itu berdasarkan keputusan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka bernomor B-3KPPKMM/02/2020.

    Ketua Komisi D DPRD Tolak Formula E di Monas
    Pembangunan Plaza Selatan Monas di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. Foto: MI/Pius Erlangga

    Dalam suratnya, Komisi Pengarah meminta Pemprov DKI Jakarta memperhatikan sejumlah hal dalam pelaksanaan Formula E. Konstruksi lintasan, tribun penonton, dan fasilitas harus sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
     
    Jajaran Ibu Kota wajib menjaga keasrian, kelestarian vegetasi, dan kebersihan kawasan Medan Merdeka. Keamanan dan ketertiban juga harus diperhatikan. Instansi terkait pun wajib dilibatkan untuk menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan cagar budaya.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id