Ahok: Banyak Mafia Tanah di Jakarta

    LB Ciputri Hutabarat - 09 Mei 2016 14:16 WIB
    Ahok: Banyak Mafia Tanah di Jakarta
    Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.Foto: Antara/Hafidz Mubarak
    medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mensertifikasi semua lahan milik Pemerintah peninggalan Belanda yang berstatus Eigendom Verponding. Sebab, banyak mafia tanah yang mengambilalih dengan bekerjasama sejumlah oknum.

    Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mengatakan, ada pemain yang gemar jual beli tanah di DKI secara ilegal. Namun dia tak bisa menuduh sosok mafia tanah yang dimaksud. Keberadaan mafia tanah, kata Ahok, hanya bisa dirasakan.
     
    "Kita tidak bisa menuduh ada mafia tanah, tapi bisa rasakan di Jakarta banyak mafia tanah. Makanya semua tanah Pemerintah mau kita sertifikat semua," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).
     
    Menurut Ahok, tanah peninggalan Belanda paling rawan dijual secara ilegal. Dia mencontohkan kasus lahan Kantor Wali Kota Jakarta Barat yang dimenangkan PT Sawerigading pada 2009.
     
    "Sudah kalah, kami juga wajib bayar sewa ke dia Rp40 miliar. Padahal dia tidak pernah wajib bayar PBB," ujar Ahok.
     
    Saat itu PT Sawerigading hanya mengandalkan tanah verponding. Ahok heran karena menurut Undang-Undang Pokok Agraria tanah verponding sudah gugur. "Makanya ada sindikat calo tanah verponding untuk mengurus lagi. Sudah barang mati (peninggalan Belanda) kok," ujar Ahok.
     
    Warga Mengadu
     
    Ahok: Banyak Mafia Tanah di Jakarta
    Foto: Antara/Mohammad Ayudha


    Warga Meruya Selatan pagi ini mengadu kepada Ahok lantaran tanahnya diduga diserobot oleh PT Porta Nigra. PT Porta Nigra mengaku memiliki hak milik tanah itu.
     
    Salah satu warga Meruya Selatan, Teguh, 62, menyebut perusahaan mengambil secara paksa lahan rumah mereka. Bahkan oknum aparat, kata Teguh, turun tangan dalam pengamanan lahan di Meruya Selatan tersebut.
     
    "Tembok-tembok rumah kami ditempeli (segel). Mereka (PT Porta Nigra) datang bersama TNI dan Polri. Kami merasa diintimidasi, ditakut-takuti," kata Teguh.
     
    Teguh mengatakan, sekeliling tanah yang ditinggali warga telah dipasangi patok. Padahal, PT Porta Nigra tak bisa menunjukkan surat kepemilikan kepada warga. Sebab, kata Teguh, warga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
     
    "Mana buktinya kalau itu tanah mereka? Ini ada Sertifikat Hak Milik, ada Sertifikat Hak Guna Bangunan, semua punya warga," ujar Teguh.
     
    Mendengar pengaduan tersebut, Ahok tak bisa berbuat banyak. Sebab, Pemerintah juga punya lahan di Meruya Selatan dan kalah oleh PT Porta Nigra. Ahok menyarankan warga melaporkan tindakan pemaksaan tersebut kepada pihak yang berwajib.
     
    "Minimal dicatat warga pernah melapor. Lurah, camat kalau ngomong tolong direkam. Kalau melakukan kesalahan (permainan), nanti kami pecat," kata Ahok.



    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id