DKI Kaji Sanksi Bagi Faskes Pungut Biaya Swab Test di Atas Rp900 Ribu

    Putri Anisa Yuliani - 12 Oktober 2020 06:09 WIB
    DKI Kaji Sanksi Bagi Faskes Pungut Biaya <i>Swab Test</i> di Atas Rp900 Ribu
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Istimewa
    Jakarta: Pemprov DKI tengah mengkaji pemberian sanksi bagi fasilitas kesehatan yang masih menetapkan harga tes usap atau swab test covid-19 (korona) di atas harga yang ditetapkan pemerintah pusat. Harga swab test tertinggi dipatok Rp900ribu.

    "Rumah sakit yang masih memberlakukan harga swab test mahal, itu akan menjadi pertimbangan kami. Sedang kami carikan sanksi yang akan diberikan kepada rumah sakit," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza), di Jakarta, Minggu, 11 Oktober 2020.

    Dia berharap seluruh faskes dan laboratorium patuh keputusan pemerintah pusat. Sebab, tidak baik memanfaatkan kesempatan wabah meraup keuntungan.

    "Dalam suasana seperti ini perlu ada kepedulian, keprihatinan, dan gotong royong. Tidak boleh siapa pun di Jakarta mengambil keuntungan atas masalah," tutur politikus Gerindra itu.

    Pemprov DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan 58 laboratorium swasta maupun BUMN dan perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kapasitas tes polymerase chain reaction (PCR) bagi warga. DKI juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan kecepatan tes PCR.

    (Baca: Kemenkes Tetapkan Harga Tertinggi Tes Swab PCR Rp900 Ribu)

    "Kami memperhatikan benar arahan Pak Gubernur (Anies Baswedan) harus meningkatkan dan mempertahankan kualitas. Jadi tidak boleh asal beli, apalagi ini menyangkut soal kesehatan keselamatan dari warga Jakarta. Kita pastikan kualitas produknya," tutur dia.

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan batas harga maksimal tes mandiri swab PCR covid-19 sebesar Rp900 ribu. Penetapan batas tarif tersebut guna menyelaraskan harga pasar.

    "Termasuk biaya pengambilan swab sekaligus biaya pemeriksaan terkait PCR. Jadi dua komponen ini total Rp900.000," kata pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir, di Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2020.

    Penetapan harga dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Abdul menuturkan penetapan harga perlu dilakukan karena banyak fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta telah memiliki kemampuan menjalankan tes swab.

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id