Pemprov DKI Bebaskan PBB Boediono

    Nur Azizah - 22 Agustus 2019 11:27 WIB
    Pemprov DKI Bebaskan PBB Boediono
    Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memberikan Surat Keputusan (SK) atas pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Wakil Presiden ke-11 Indonesia Boediono. Medcom.id/Nur Azizah.
    Jakarta: Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memberikan Surat Keputusan (SK) atas pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Wakil Presiden ke-11 Indonesia Boediono. Pemberian SK itu dilakukan di kediaman Boediono, Menteng, Jakarta Pusat.

    Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan pembebasan PBB P2 kepada mantan Wapres sebagai bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta atas jasa mereka. Pemberian SK sesuai Pergub Nomor 42 tahun 2019 tentang Perluasan Pembebasan PBB P2 kepada guru, veteran, pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, dan mantan Presiden serta Wakil Presiden.

    "Ini merupakan bentuk bakti kami terhadap jasa-jasa beliau. Diharapkan dapat meringankan para pensiunan, dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan," kata Faisal di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.

    Boediono menyambut baik kebijakan ini. Ia menilai pergub tersebut dapat meringankan beban para pensiunan membayar PBB P2.

    Baca: Tunjangan Wagub Jadi Milik Anies

    "Kalau dulu kan kita dapat potongan, makanya pada takut kalau pajaknya tiap tahun naik, karena semakin mahal. Ini menunjukan apresiasi pemprov kepada mereka yang telah menyumbangkan apapun. Sangat baik, bagi mereka yang sudah pensiun," ujar Boediono.

    Dalam Pasal 3 dijelaskan cara pengajuan permohonan pembebasan PBB. Pemohon harus menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai guru atau tenaga kependidikan perguruan tinggi, fotokopi penetapan perintis kemerdekaan dari Kementerian Sosial, fotokoppi tentang penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat berwenang, fotokopi keputusan sebagai purnawairawan, fotokopi keputusan sebagai pensiunan. 

    Pemohon juga diminta melengkapi fotokopi surat keterangan kematian dalam hal penerima pembebasan PBB-P2 dan fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan.

    Pembebasan PBB untuk veteran, pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, dan mantan presiden serta wapres berlaku untuk tiga generasi hingga anak dan cucu pihak yang bersangkutan. Sedangkan pembebasan PBB untuk guru, pensiunan PNS, serta purnawirawan Polri dan TNI berlaku untuk dua generasi hingga anak dari pihak yang bersangkutan.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id