Anies Bisa Dijerat Hukum Akibat Perizinan Reklamasi Ancol

    Sri Yanti Nainggolan - 08 Juli 2020 13:39 WIB
    Anies Bisa Dijerat Hukum Akibat Perizinan Reklamasi Ancol
    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Medcom.id
    Jakarta: Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat dijerat hukum terkait izin reklamasi Ancol. Izin Anies soal perluasan kawasan Ancol tak berdasarkan peraturan daerah (Perda).

    "Dalam Undang-Undang Tata Ruang dikatakan pejabat yang mengeluarkan izin rencana tata ruang yang tidak ada dalam Perda bisa terkena sanksi hukum 5 tahun," ujar Yayat saat dikonfirmasi, Rabu, 8 Juli 2020.

    Hal itu tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g jo Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 75 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Yayat menjelaskan izin reklamasi mesti berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun, aturan itu sampai saat ini belum ada.

    "Perda RDTR sebagai alat pengendalian pemberian izin," kata dia.

    Anies mengizinkan perluasan kawasan rekreasi Dufan kurang lebih 35 hektare dan Taman Impian Ancol Timur kurang lebih 120 hektare. Izin diterbitkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 pada 24 Februari 2020.

    (Baca: Pergub Rasa Perda di Reklamasi Ancol)



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id