Prasetyo Siap Jelaskan Perihal Rapur Interpelasi Formula E

    Kautsar Widya Prabowo - 28 September 2021 08:12 WIB
    Prasetyo Siap Jelaskan Perihal Rapur Interpelasi Formula E
    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Medcom.id/Nur Azizah



    Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempersilakan anggota melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. Prasetyo dianggap menyelipkan agenda hak interpelasi Formula E dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

    "Kalau melaporkan saya ke Badan Kehormatan monggo saya akan datang, saya sebagai warga negara, saya sebagai pimpiann DPRD akan jelaskan," ujar Prasetyo di Jakarta, Senin, 27 September 2021.

     



    Pras sapaan akrab Prasetyo mengungkapkan dalam rapat Bamus yang dihadiri seluruh perwakilan fraksi menyetujui rapat paripurna (rapur) terkait interpelasi Formula E. Saat rapat, tidak ada anggota yang menolak keputusan tersebut.

    "Rekaman (seluruh fraksi menyetujui) itu ada, tidak ada rekayasa atau dibilang ilegal, di forum Bamus kok, ada semua fraksi di situ," beber dia.

    Dia menyayangkan usai rapat, tujuh fraksi menolak digelar rapur interpelasi Formula E. Penolakan digelar di luar gedung DPRD, tepatnya di salah satu resto di kawasan Menteng.

    "Moga-Moga ke belakang ada satu kesadaran teman-teman (anggota DPRD), buka saja komunikasi, saya terbuka kok, kenapa harus main di luar DPRD, kumpulkan media di luar DPRD," kata dia.

    Pras menyebut sebagai pimpinan DPRD hanya menampung aspirasi dari anggota yang ingin menggunakan hak interpelasi. Hak tanya itu diajukan oleh Fraksi PSI dan PDI Perjuangan.  
     
    "Wakil ketua saya (M Taufik) kan membuat surat (ke) Badan Kehormatan, saya siap, saya datang, begitu juga kalau ada dua frkasi minta haknya interpelasi bertanya hak bertanya loh, ya harus dihargai jangan enggak dihargai," kata dia.

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik bakal melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ke BK DPRD DKI Jakarta. Sebab, dalam agenda rapat Bamus hanya membahas tujuh kegiatan di luar rapat paripurna interpelasi.

    "Tiba-tiba ketua memasukkan itu. Dalam mekanisme dan tata tertib DPRD, setiap agenda kegiatan yang dibahas di Bamus harus dibuat undangan," kata Taufik, Senin, 27 September 2021.

    Taufik mengatakan setiap undangan harus ditandatangani minimal dua wakil ketua DPRD. Ia menilai rapat paripurna interpelasi itu ilegal.

    Baca: Ketua DPRD Klaim Penjadwalan Paripurna Interpelasi Formula E Sesuai Ketentuan
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id