Anies Dilarang Permanenkan PKL di Trotoar

    Husen Miftahudin - 16 September 2019 17:57 WIB
    Anies Dilarang Permanenkan PKL di Trotoar
    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah.
    Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memanfaatkan trotoar untuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Trotoar dibuat untuk mengakomodasi pejalan kaki.

    "Yang paling jelas, tidak boleh permanen. Di Wasington DC pun mobile, kalau di sana kan (PKL menggunakan) mobil," ujar Basuki ditemui di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2019. 

    Basuki mempersilakan PKL memanfaatkan trotoar. Namun, harus memenuhi syarat yang tertuang di Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

    "Ada enam syarat dan pasti tidak boleh permanen," tegas dia.

    Syarat pertama, jarak bangunan ke area berdagang ialah 1,5-2,5 meter agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki. Kedua, jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal lima meter. Dia memerinci area berjualan memiliki lebar maksimal tiga meter atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang sebesar 1:1,5 meter. 

    Kemudian, memiliki organisasi atau lembaga yang mengelola keberadaan Kegiatan Usaha Kecil Formal (KUKF). Syarat keempat, pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis KUKF tertentu diperkenankan di luar waktu aktif gedung atau bangunan di depannya. 

    Kelima, dapat menggunakan lahan privat. Syarat terakhir, PKL tidak berjualan di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor primer dan atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi. 

    Basuki mengaku belum menerima laporan Anies terkait wacana ini. "Belum, belum," selorohnya.

    Keberadaan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, kembali menjadi sorotan. Dua kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dan Zico Leonard menggugat Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pasal itu digunakan Anies untuk menutup Jalan Jatibaru.

    Di sisi lain, Anies meminta masyarakat tidak anti pada PKL. Anies menilai keberadaan PKL memiliki landasan hukum.

    Keberadaan PKL, sebutnya, mengacu pada Permen PUPR 3/2014. Permen tersebut mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

    Anies berencana membagi fungsi trotoar untuk pejalan kaki dan PKL. Namun dia belum memiliki solusi. 



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id