Revisi Perda Covid-19 Disebut Agar Penanganan Pandemi Berhasil

    Antara - 22 Juli 2021 23:53 WIB
    Revisi Perda Covid-19 Disebut Agar Penanganan Pandemi Berhasil
    Ilustrasi korona. Medcom.id



    Jakarta: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menyebut revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 agar penanganan pandemi berhasil.

    "Jadi, ini didorong dari yang saya tangkap adalah niatan bagaimana perda ini berdaya guna untuk menanggulangi dan memutus rantai pandemi covid-19 dan berhasil guna untuk mengakhiri pandemi ini," ucap Pantas di Jakarta, Kamis, 22 Juli 2021.

     



    Ada tiga pasal yang diusulkan dalam revisi, yakni Pasal 28A terkait penyidikan yang menyebutkan selain Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Kemudian melampirkan hasil penyidikannya kepada pihak kepolisian dan pengadilan negeri.

    Selanjutnya, Pasal 32A dan 32B terkait pengaturan jenjang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) selama masa pandemi covid-19. Sanksi berupa denda administratif Rp500 ribu sampai Rp50 juta hingga kurungan pidana maksimal tiga bulan.

    Pantas menyebut revisi akan diuji kembali. Sebab beberapa hal sudah diatur undang-undang seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

    "Nah, kemudian perda ini yang mengatur materil ya. Nah formilnya bukan di perda, ada hukum acara yang nanti prosesnya akan berlangsung di pengadilan dengan keputusan dari hakim," tutur dia.

    (Baca: Anies Sebut Sanksi Administratif Belum Mengetuk Hati Pelanggar Prokes)

    Bapemperda juga membahas masukan dari kepolisian.  Terutama dalam pemberlakuan sanksi tindak pidana ringan.

    "Ternyata ada dua klasifikasi yaitu pemeriksaan cepat dan pemeriksaan singkat. Pemeriksaan cepat itu bisa diterapkan kepada yang ancaman pidananya tiga bulan kurungan maksimal dan pemeriksaan singkat itu 6 bulan maksimal. Nah ini yang kita bicarakan," ucap dia.

    Perda DKI Jakarta 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 sebenarnya sudah memiliki ketentuan pidana berupa pidana denda. Pasal 29 menyebut setiap orang yang menolak untuk dilakukan tes PCR atau pemeriksaan covid-19 akan dipidana paling banyak Rp5 juta.

    Serta Pasal 30 menyebutkan orang yang menolak dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi covid-19 akan didenda Rp5 juta. Kemudian, Pasal 31 ayat 1 menyebut orang yang membawa jenazah berstatus covid-19 atau probabel akan didenda paling banyak Rp5 juta. Ayat 2 menyebut orang yang melakukan pidana serupa ayat 1 dengan ancaman atau kekerasan akan didenda paling banyak Rp7,5 juta.

    Pasal 32 atau pasal terakhir sanksi pidana menyebutkan setiap orang terkonfirmasi positif, namun meninggalkan fasilitas isolasi dengan sengaja akan dikenakan denda Rp5 juta.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera pada pelanggar protokol kesehatan di masa covid-19. Sehingga perlu dikenakan ancaman hukuman yang lebih besar.

    Namun, Anies menjelaskan pasal pidana berupa kurungan badan tiga bulan atau sanksi denda ialah ultimatum remidium atau upaya terakhir penegakan hukum. Khususnya setelah penerapan sanksi administrasi tidak menimbulkan efek jera.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id