“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana secara daring, Kamis, 25 Februari 2021.
BERITA TERKAIT
PSI mengkritisi masterplan penanggulangan banjir Ibu Kota yang tidak jelas dan ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi. PSI juga mencecar normalisasi atau naturalisasi sungai yang sempat mandek dan baru kembali ramai dibahas saat banjir terjadi.
"Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita," kata dia.
Apalagi, Anies sudah menjabat 3,5 tahun tapi justru mendorong revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. PSI menuding pemerintah Anies menghapus proyek normalisasi. Hal ini dianggap preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya.
Baca: Sindir PSI Tuding Normalisasi Dihapus, Riza: Baca Lebih Teliti
PSI juga menyoroti pembebasan lahan yang menjadi penghambat besar. Pasalnya, pembebasan 118 lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp160 miliar dibatalkan pada Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.
Saat pembahan APBD Perubahan 2019, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Namun, anggaran commitment fee Formula-E sebesar Rp560 miliar keluar pada Desember 2019 dan Februari 2020.
"Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali," tutur Justin.
Baca: Kadis SDA DKI Didesak Segera Lanjutkan Normalisasi
PSI menilai Anies hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Anies kerap menjelaskan penyebab banjir di beberapa wilayah, namun tak memiliki program untuk mencegah banjir terjadi.
PSI mengaku telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah dengan partai lain mendapatkan dukungan minimal 15 anggota DPRD DKI. Ia yakin sejumlah fraksi tak puas dengan kinerja penanganan banjir yang disusun Anies.
"Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta," tegas dia.
(SUR)
