LPSK: Proses Pidana Eks Pejabat DKI Blessmiyanda Tergantung Korban

    Aria Triyudha - 29 April 2021 17:28 WIB
    LPSK: Proses Pidana Eks Pejabat DKI Blessmiyanda Tergantung Korban
    Mantan Kepala BPBJ Provinsi DKI Jakarta, Blessmiyanda. Foto: Dok Pemprov DKI



    Jakarta: Mantan Kepala Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Blessmiyanda telah dijatuhi sanksi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kasus pelecehan seksual. Sementara itu, proses hukum pidana terhadap Blessmiyanda akan tergantung kepada korban.

    "Sepenuhnya kami serahkan kepada korban. Korban yang menjalani proses ini di Pemerintah Provinsi dan apabila ditindaklanjuti ke pidana, tentu yang paling tahu baik buruknya (korban)," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu di Balai Kota Jakarta, Kamis, 29 April 2021.






    Edwin menyambangi Balai Kota DKI untuk menemui Gubernur Anies Baswedan. Dia berkoordinasi terkait hasil putusan Inspektorat DKI Jakarta atas pemeriksaan Blessmiyanda yang dilaporkan oleh pegawainya atas tuduhan asusila.

    Baca: Blessmiyanda Melawan, Laporkan PNS DKI atas Pencemaran Nama Baik

    "Pemberian sanksi oleh Pemerintah Provinsi sebagai sinyal kuat kepada siapa pun untuk tidak mengulangi perbuatannya," ujar Edwin.

    Selain itu, sanksi yang dijatuhkan cukup keras. Imbas sanksi itu, Blessmiyanda tidak dapat lagi menjabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI maupun lembaga lainnya. 

    Di sisi lain, sejauh ini baru ada satu korban yang mengadukan masalah ini. Edwin mengungkapkan korban dalam kondisi baik-baik saja.
     
    "Masih butuh rehabilitasi psikologis untuk korban dan pemulihannya. Saya pikir terkait pemberitaan, kita juga berusaha mencegah untuk tidak membuka profil korban karena bisa membuat tekanan bagi korban," ungkap dia.

    Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memutuskan Blessmiyanda bersalah dalam kasus pelecehan seksual. Perbuatan Blessmiyanda dianggap merendahkan martabat pegawai negeri sipil (PNS). Dia dijatuhi sanksi disiplin berat. 

     "Sanksinya berupa pembebasan dari jabatan lalu dikenakan pemotongan penghasilan tunjungan penghasilan pegawai (TPP) selama 24 bulan sebesar 40 persen," ujar Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, Rabu, 28 April 2021.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id