Pemprov DKI Ajak Dialog Penolak Vaksin Covid-19 Sebelum Didenda

    Sri Yanti Nainggolan - 18 Februari 2021 12:55 WIB
    Pemprov DKI Ajak Dialog Penolak Vaksin Covid-19 Sebelum Didenda
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dok. Instagram Ahmad Riza Patria



    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan melakukan langkah persuasif sebelum memberikan denda kepada penolak vaksin covid-19. Pemprov DKI akan membuka ruang dialog untuk memberikan edukasi.

    "Pertama kita mengedukasi, musyawarah dulu, diskusi. Mudah-mudahan tidak langsung dipidana," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta Pusat, Kamis, 18 Februari 2021.




    Riza mengatakan pihaknya juga akan menanyakan alasan warga menolak vaksin covid-19. Dia berharap ruang dialog ini dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi covid-19.

    "Kalau memang setelah sedemikian upaya kita masih juga ngeyel, tak ada kesadaran, ya tentu kita harus beri sanksi," kata Riza.

    Baca: Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua, DKI Prioritaskan Lansia

    Sanksi ganda menanti penolak vaksin. Masyarakat yang menolak vaksin covid-19 diwajibkan membayar denda Rp5 juta. Aturan denda itu termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2020.

    Sementara itu, pemerintah pusat juga mengancam penolak vaksin dicabut dari daftar penerima bantuan sosial (bansos). Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur mengenai sanksi bagi yang menolak divaksinasi covid-19.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id