Pemprov DKI Belum Berencana Bangun Hunian Kampung Akuarium

    M Sholahadhin Azhar - 17 April 2018 23:00 WIB
    Pemprov DKI Belum Berencana Bangun Hunian Kampung Akuarium
    Warga beraktivitas di dekat "shelter" Kampung Akuarium, Jakarta, Sabtu (14/4). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.
    Jakarta: Pembangunan hunian di Kampung Akuarium, Jakarta Utara harus dilandasi payung hukum. Pemprov DKI baru bisa mengakomodasi regulasi hal tersebut pada 2019 mendatang.

    "Di 2019 yang dimungkinkan adalah revisi terhadap tentunya tata ruang kita. Sekarang ada shelter. Kita tidak mungkin membangun tanpa adanya perizinan atau regulasi yang sudah memayunginya. Dan kita tidak akan melanggar hukum," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Jakarta Selatan, Selasa, 17 April 2018.

    Baca: Shelter Kampung Akuarium Bisa Dihuni 128 Keluarga

    Sandiaga menginginkan regulasi itu menyerap aspirasi masyarakat dan sesuai aturan. Sandiaga tak mau Pemprov DKI menjadi sasaran tembak karena terburu memenuhi permintaan warga di Kampung Akuarium.

    "Ya kita harus pastikan nanti aspirasi warga itu terakomodir dengan ketentuan dan peraturan yang harus kita sesuaikan. Jangan sampai nanti kita melanggar hukum karena harapan kita penataan ini juga sesuai dengan koridor hukum," jelas Sandi.

    Sandiaga menyebut, persoalan zonasi akan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Hal tersebut dianggap menjadi hambatan Pemprov dalam berinovasi. Tak hanya di Kampung Akuarium, namun lokasi lain seperti daerah perumahan yang disulap menjadi tempat usaha.

    "Karena sekarang ini, bukan hanya di beberapa kawasan kumuh, tapi di Buaran sana, Kemang misalnya, (kawasan) Senopati itu tempat saya itu kan tempatnya perumahan. Tapi kan dijadikan tempat penjualan. Itu kan semua melanggar. Mau bagaimana ditertibkannya," jelas Sandiaga.

    Baca: Lahan Kampung Akuarium Belum Tentu Jadi Milik Warga

    Menurutnya, banyak pihak mengajukan supaya zonasi dirubah. Sandiaga pribadi setuju akan hal tersebut, terutama yang berkaitan dengan ekonomi melalui industri rumahan. Pun demikian, ia tak ingin memaksakan kehendak.

    Sebab dalam mengubah zonasi peruntukan, Sandiaga tetap mengacu pada daya dukung lingkungan. "Tentunya komitmennya terhadap pengambilan air tanah yang selama ini kita lihat sangat-sangat masif kita harus pastikan kurangi. Dan ini yang menjadi konsep kita ke depan," pungkas Sandiaga.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id