Walhi Sebut Anies Tunduk Pada Pengusaha

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 18 Juni 2019 01:18 WIB
    Walhi Sebut Anies Tunduk Pada Pengusaha
    Ilustrasi reklamasi - Medcom.id
    Jakarta: Langkah Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan untuk pulau reklamasi, tepatnya untuk Pulau D mendapat kritik keras. Suara Lantang salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta.

    Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menyebut reklamasi pantai utara Jakarta sebagai proyek ambisius kuasa modal. Gubernur Anies yang mengeluarkan IMB menjadi bukti jika pemerintah tunduk terhadap pengusaha.
    "Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Gubemur DKI Jakarta atas bangunan di atas lahan reklamasi adalah bukti bahwa reklamasi adalah proyek ambisius kuasa modal, dan Pemerintah DKI Jakarta terkesan tunduk pada ambisi tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi Nasional WALHI, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

    Baca juga: PKS Bela Anies Terkait Penerbitan IMB Reklamasi

    Tubagus menjelaskan, reklamasi merupakan proyek ambisius kuasa modal yang difasilitasi oleh negera. Dapat dilihat dari sejarah dan fase kebijakan yang cenderung dipaksakan, hingga terbitnya IMB dengan dasar yang juga dibuat.

    "Dimulai dari Keputusan Presiden (Keppres) 52 tahun 1995 yang muatannya ekonomi (kepentingan bisnis), kemudian reklamasi di bawa-bawa setelah terbentur aspek lingkungan hidup," terangnya.

    Hingga kemudian lanjut Tubagus, terus dipaksakan penimbunan tanpa aturan ruang yang jelas. Lalu, kini Gubernur DKI menerbitkan IMB dengan dasar yang juga tidak jelas.

    Pria yang akrab disapa Bagus ini menyebut reklamasi bukanlah proyek pemerintah. Melainkan kepentingan investasi yang difasilitasi pemerintah.

    "Bahkan Amdal Badan Pelaksana Reklamasi yang tersusun pada September tahun 2000 lalu, dalam latar belakangnya menyebutkan rencana reklamasi untuk menjawab dan membuka investasi," katanya.

    Baca juga: Anies Bantah Keluarkan IMB Reklamasi Diam-diam

    Ia juga mengkritik Anies yang tak jauh beda dengan gubernur sebelumnya. Sebab, Anies dan gubernur-gubernur sebelum sama-sama mengeluarkan kebijakan yang memaksakan berjalannya reklamasi di utara Jakarta. Padahal seharusnya tidak boleh berjalan.

    "Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini juga tidak ada bedanya dengan pemimpin rezim reklamasi sebelumnya," ujarnya.




    (BOW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id