Pemprov DKI Didesak Mempertegas Sanksi PSBB Transisi

    Cindy - 30 Juli 2020 06:30 WIB
    Pemprov DKI Didesak Mempertegas Sanksi PSBB Transisi
    Ilustrasi PSBB/Medcom.id/Zaenal.
    Jakarta: Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, menyoal penerapan sanksi terhadap pelanggar kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Dia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mempertegas sanksi.

    "Sanksi yang diberikan belum sangat berat. Apakah dengan Rp250 ribu untuk sanksi tidak pakai masker itu cukup? Saya pikir harus ditingkatkan," ucap Nova di Primetalk News Metro TV, Rabu, 29 Juli 2020.

    Pemberatan sanksi diyakini mencegah warga melanggar ketentuan PSBB dan menekan penyebaran korona (covid-19). Nova menyoroti penambahan kasus positif mencapai 500 kasus hari ini. Dia mengakui peningkatan kapasitas tes covid-19 membuat penambahan kasus semakin banyak.

    Baca: Sanksi Pelanggar PSBB Perlu Diberlakukan Hingga Tingkat RT/RW

    Namun penularan masih ada di tengah-tengah masyarakat, karena penerapan protokol kesehatan yang minim. Buktinya, 33 RW di Jakarta masih berkategori zona merah.

    Nova menyebut penerapan sanksi perlu diterapkan di tingkat Kelurahan hingga RT/RW.  "Kedisiplnan warga, masalah sanksi dan pengawasan paling penting. Apakah betul orang keluar rumah pakai masker? Perlu pengawasan yang lebih efektif," ujar Nova.

    Hal serupa dibeberkan Epidemiolog Universitas Indonesia Syahrizal Syarif. Dia menuturkan pemberian sanksi terhadap warga yang melanggar perlu ditingkatkan.

    "Sanksi denda itu tentu harus tega, di Inggris saja berani denda Rp1,8 juta bagi yang tidak pakai masker, kita juga harus lebih tegas," ungkap Syarif.

    Dia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba karantina wilayah tingkat RT/RW. Hal ini guna mengetahui penularan covid-19 dapat diminimalisasi atau tidak.

    Selain itu, Syarif meminta Pemprov DKI bijak mengambil keputusan memperpanjang atau menyudahi PSBB transisi. Evaluasi harus dilakukan. Salah satunya dengan meningkatkan pengawasan serta sanksi bagi pelanggar.

    "Protokol kesehatan lebih diperketat dan sudah tidak zamannya lagi sosialasi, edukasi. Kita harus tega kasih denda bagi pelanggar protokol kesehatan," tutup dia.  

    (ADN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id