PSI Balas Sindiran Wagub DKI Soal Normalisasi Sungai

    Theofilus Ifan Sucipto - 12 Februari 2021 16:53 WIB
    PSI Balas Sindiran Wagub DKI Soal Normalisasi Sungai
    Ilustrasi normalisasi sungai. MI/Pius Erlangga



    Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI membalas sindiran Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) ihwal hilangnya program normalisasi sungai dari draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022. Ariza diminta memberikan konteks normalisasi yang jelas.

    "Kami minta Pemprov DKI memberikan informasi yang utuh dengan konteks yang lengkap,” kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Justin Untayana, dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Februari 2021.




    Justin menjelaskan PSI mengkritisi program normalisasi sungai yang hilang dalam draf perubahan RPJMD DKI Bab IV dalam konteks penanganan banjir. Namun, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, mengeklaim normalisasi sungai tidak dihapus dari draf RPJMD 2017-2022.

    Dia menyebut normalisasi yang dimaksud Nasruddin pada Bab IV halaman IV-17 mengacu pada kegiatan strategis nasional yang tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bukan, dalam konteks penanganan banjir.

    "Oleh karena itu perlu diperiksa apakah kegiatan strategis nasional tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan strategis daerah Pemprov DKI," papar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

    Istilah normalisasi lainnya terdapat pada Bab IV halaman IV-79. Namun, normalisasi di bawah sub judul Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni program Dinas Lingkungan Hidup DKI untuk membersihkan sampah di sungai.

    (Baca: Sindir PSI Tuding Normalisasi Dihapus, Riza: Baca Lebih Teliti)

    "Konteks normalisasi di Dinas Lingkungan Hidup DKI adalah terkait buruknya kondisi lingkungan, bukan dalam konteks penanganan banjir," terang Justin.

    Justin menilai penghapusan normalisasi sungai dari kegiatan strategis daerah (KSD) bakal berdampak buruk. Salah satunya program penanganan banjir dan pengelolaan lingkungan hidup akan terhambat

    Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta memprotes penghapusan normalisasi sungai dalam draf perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Pasalnya, Jakarta masih dihantui banjir saat musim hujan.

    "Sama sekali tidak ada penjelasan mengapa Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) menghapus normalisasi sungai dari draf perubahan RPJMD," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Untayana, dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Februari 2021.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan program normalisasi sungai masih ada dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Riza meminta polemik ini tak perlu diperpanjang.

    "Jadi tolong dibaca lebih teliti, lebih lengkap, lebih detail, ada di Bab IV," ujar Riza di Jakarta Timur, Kamis, 11 Februari 2021.

    Ia menuturkan normalisasi sungai merupakan program yang baik. Program tersebut juga didukung pemerintah pusat.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id