Sanksi Pidana Pelanggar Prokes Dinilai Mengambinghitamkan Masyarakat

    Fachri Audhia Hafiez - 22 Juli 2021 17:09 WIB
    Sanksi Pidana Pelanggar Prokes Dinilai Mengambinghitamkan Masyarakat
    Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Panca Syurkani



    Jakarta: Penerapan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) di DKI Jakarta untuk memberikan efek jera dinilai tak tepat. Hukuman itu dinilai bentuk tuduhan kepada masyarakat saat terjadi peningkatan kasus covid-19 di Ibu Kota.

    "Penerapan pidana untuk memberikan efek jera di tengah pandemi seakan menjadikan masyarakat sebagai 'kambing hitam'," kata Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza, dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Juli 2021.

     



    Anthony menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan sanksi pidana tanpa bercermin pada peraturan sebelumnya. Beleid yang dimaksud yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

    Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu menuturkan pengenaan sanksi pidana bagi pelanggar prokes tak masalah bila masyarakat tidak menghadapi masalah sulit akibat pandemi covid-19. Khususnya kesulitan ekonomi di tengah pembatasan aktivitas.

    "Maka pendekatan 'teror' menggunakan efek jera dari perangkat pidana oleh pemerintah daerah tidaklah tepat," ujar Anthony.

    (Baca: Anies Sebut Sanksi Administratif Belum Mengetuk Hati Pelanggar Prokes)

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kata dia, bahkan belum mampu menunjukkan kedisiplinan dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2020. Selain itu, sanksi pidana dinilai tidak mesti fokus menghukum masyarakat. Pengenaan sanksi bagi aparat yang melanggar juga perlu diatur.

    "Perlu juga pengaturan khusus dalam Perda Covid-19 ini terkait sanksi-sanksi pidana maupun administratif (pemecatan) bagi PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) termasuk Satpol PP yang terbukti melakukan pelanggaran serta tindakan-tindakan indisipliner," ucap Anthony.

    Pemprov DKI Jakarta mengusulkan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Lewat aturan itu pelanggar yang mengulangi kesalahan seperti tidak memakai masker akan dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp500 ribu.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha akan dijatuhkan pidana penjara tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menyebut aturan itu dirancang untuk memberikan efek jera bagi pelanggar prokes.

    "Prinsip ultimum remedium diterapkan ketika sanksi administratif tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar prokes," ujar Ariza di Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id