PKS dan Gerindra Dianggap Biang Pemilihan Wagub Lambat

    Siti Yona Hukmana - 18 Juli 2019 17:54 WIB
    PKS dan Gerindra Dianggap Biang Pemilihan Wagub Lambat
    DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Panca Syurkani.
    Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman mengatakan lamanya pemilihan wakil gubernur (wagub) akibat kendala di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra. Partai pengusung itu dinilai lama menyerahkan nama calon wagub. 

    "Lama, karena ini kewenangan dari partai pengusung. Partai pengusungnya saja lama ngusulin namanya," kata Taufiq di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juli 2019. 

    Menurut Taufiq, dia yang selaku anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat hanya bisa menunggu. Prosedur lainnya baru dilaksanakan setelah partai pengusung telah mengajukan nama-nama calon. 

    "Setelah nama calonnya masuk, kita bikin pansus (panitia khusus) dulu, tata tertibnya dulu, dan bikin panitia pemilihannya," beber anggota Pansus Pemilihan Wagub tersebut.

    Pemilihan wagub telah tertunda cukup lama sejak eks Wagub Sandiaga Uno mundur dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 27 Agustus 2018. Dua nama calon baru diserahkan pada Senin, 4 Maret 2019.

    Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan Mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dimajukan jadi pendamping Gubernur Anies Baswedan. Pemilihan wagub bakal dilakukan dalam sidang paripurna DPRD DKI.

    "Sebenarnya semua sudah terjadwal. Insyaallah kalau enggak ada rintangan, 20 atau 23 Juli 2019 digelar sidang paripurnanya," pungkas Taufiq.

    Baca: Kekalahan Prabowo-Sandi Menghambat Pemilihan Wagub DKI

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest Tanudjaja menuding ada politik uang dalam pemilihan wagub. Hal itu dilontarkan Rian melihat berlarutnya pemilihan wagub. 

    PSI, kata Rian, mendengar kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan pengganti Sandiaga Uno. Menurut dia, transaksi uang ditujukan agar legislator DKI mau datang dan memenuhi syarat kuorum pemilihan wagub.
     
    "Ya standar, artinya gini modusnya pokoknya untuk datang, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan satu kursi ratusan juta," ungkap Rian.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id