Izin Anies Soal Perluasan Kawasan Ancol Dinilai Cacat Hukum

    Sri Yanti Nainggolan - 29 Juni 2020 10:11 WIB
    Izin Anies Soal Perluasan Kawasan Ancol Dinilai Cacat Hukum
    Ilustrasi Ancol. Medcom.id
    Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras perluasan kawasan Dufan dan Ancol. Izin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 itu dinilai cacat hukum.

    "Karena hanya berdasarkan tiga undang-undang yang terlihat dipilih-pilih," kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

    Susan menyebut tiga undang-undang itu, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    Dia menilai ketiga undang-undang itu dipilih sesuai kepentingan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Padahal, ada undang-undang spesifik yang mengatur terkait kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

    "Yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil," jelas dia.

    (Baca: Perluasan Kawasan Ancol Dinilai Tak Urgen)

    Susan menilai pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi Ancol hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta. Dia menegaskan hal itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010.

    Putusan MK menyebut kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. "Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan," kata dia.

    Susan menuturkan pemberian izin reklamasi juga mendorong kerusakan kawasan perairan Ancol dan kawasan tempat pengambilan material pasir untuk bahan pengurukan. Ekosistem perairan dan ekosistem darat bakal semakin hancur.

    "Ini merupakan ironi kebijakan gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta," tegas Susan.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id