Masyarakat Belum Siap Huni Rumah DP Rp0

    Putri Anisa Yuliani - 13 Desember 2019 09:50 WIB
    Masyarakat Belum Siap Huni Rumah DP Rp0
    Warga melihat maket Klapa Village, proyek perumahan DP Rp0, yang menjadi salah satu program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Ketidaksiapan masyarakat dianggap menjadi salah satu alasan minimnya penghuni rumah dengan uang muka (DP) Rp0. Hal itu disebabkan mereka harus membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL).

    "Mereka banyak yang kaget. Dikirain begitu tinggal semua masalah beres," kata pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019. 

    IPL meliputi biaya pemeliharaan gedung, lift, listrik, air, sampah, keamanan, dan sebagainya. Iuran ini secara psikologis menjadi pertimbangan bagi calon penghuni.

    Untuk itu, Yayat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya fokus menjual rumah. Biaya ini juga harus disebarluaskan. 

    "Nanti kalau tinggal di rumah susun, kita tuh harus membentuk P3RS (perhimpunan penghuni pengurus rumah susun), harus membayar iuran-iuran keamanan, dan sebagainya. Jadi, ada kewajiban yang berbeda dari tinggal di rumah landed," kata Yayat.

    Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Dzikran Kurniawan mengatakan IPL umum berlaku di lingkungan rumah lainnya. IPL sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

    "Kalau misalnya kita tinggal di kompleks ada juga kan ya iuran untuk RT/RW, saya kira sama," ucap dia.

    Pasal 5 menjelaskan pengelola berhak menerima sejumlah biaya yang dibebankan kepada pemilik secara proporsional. Besarnya biaya dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan dengan persetujuan RUA (rapat umum anggota).

    "Itu kan rusun milik, rusun milik itu peraturannya mengikuti rusun milik yang lain. Ikut saja, itu kan rumah dia sendiri. Ada iurannya, ya disepakati," tegas Dzikran.

    Sampai saat ini, program rumah DP Rp0 yang sudah jadi berada di Klapa Village Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dzikran mencatat ada 1.458 permohonan KPR. Namun, hanya 225 yang KPR-nya disetujui Bank DKI. 

    Sekitar 125 sudah akad KPR, tetapi baru 85 pemohon yang sudah menghuni. Dari 125 pemohon yang sudah akad kredit perumahan rakyat (KPR), mereka menunda pindah karena pendidikan anak-anaknya.

    "Sebagian besar, itu zonasi, ya. Misalnya, kalau pindah ke sana (Pondok Kelapa) zonanya berbeda karena mau masuk sekolah," terang Dzikran.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id