Pemprov DKI Bantah Lembek Menghadapi Rizieq Shihab

    Cindy - 16 November 2020 13:55 WIB
    Pemprov DKI Bantah Lembek Menghadapi Rizieq Shihab
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta, Arifin, memastikan pihaknya tegas mengawal penerapan protokol kesehatan. Dia menampik anggapan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI lembek merespons pelanggaran protokol kesehatan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

    "Pemprov DKI dalam hal ini, Satpol PP tidak diam dan terus melakukan pengawasan dan pendisiplinan, penegakan protokol covid-19. Kita ada prosedurnya, ada syaratnya," kata Arifin saat dihubungi, Senin, 16 November 2020.

    Arifin menuturkan Rizieq Syihab sudah ditindak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin dan Penerapan Protokol Kesehatan. Rizieq didenda Rp50 juta dan dapat dikenakan sanksi progresif, jika kembali mengulangi kesalahan.

    Selain itu, Satpol PP menindak pengikut Rizieq yang tidak menggunakan masker sesuai ketentuan yang berlaku. Sebanyak 36 orang ditindak, baik diberi sanksi kerja sosial maupun denda Rp250 ribu.

    Baca: Langgar Protokol Kesehatan, Rizieq Shihab Bakal Disanksi

    "Prinsipnya, semua aktivitas masyarakat itu sudah ada panduannya, sudah ada pedomannya, ada pembatasannya. Kegiatannya harus dipastikan dari protokol covid-19 terpenuhi," ujar Arifin.

    Dia mengingatkan masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan covid-19. Kepatuhan demi kepentingan bersama untuk memutus rantai penyebaran virus korona.

    Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai Pemprov DKI lengah mencegah penyebaran covid-19. Terlihat dari penegakan hukum pada Rizieq yang menggelar acara tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

    "Kerumunan dengan jumlah yang besar tapi Pemprov DKI seakan hanya denda. Denda itu bukan prestasi. Prestasi bagi pemprov itu kalau mampu menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dia buat sendiri," ucap Ilyas.

    Ilyas menuturkan penegakan hukum oleh Pemprov DKI terhadap masyarakat dipenuhi ketimpangan. Masyarakat kecil dipaksa menutup usahanya saat PSBB, sementara Rizieq hanya didenda Rp50 juta. Hal ini, menurut Ilyas, menunjukkan ketidakmampuan jajaran Pemprov DKI dalam menertibkan kerumunan. 

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id