DPRD Cecar TransJakarta Terkait Pemilihan Dirut

    Sri Yanti Nainggolan - 03 Februari 2020 17:07 WIB
    DPRD Cecar TransJakarta Terkait Pemilihan Dirut
    Rapat Komisi B DPRD DKI. Foto: Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan
    Jakarta: Komisi B DPRD DKI Jakarta mencecar PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) terkait pemilihan Donny Andy Saragih sebagai direktur utama (dirut). Donny berstatus sebagai narapidana kasus penipuan sehingga mengundurkan diri setelah empat hari menjabat.

    Anggota Komisi B Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mempertanyakan cacat hukum Donny. Ia merasa ada yang terlewat dalam pemilihan dirut TransJakarta. 

    "Di mata saya adalah penunjukan tim rekrutmen yang salah, seharusnya menghindari conflict of interest," kata Gilbert dalam rapat Komisi B DPRD DKI, Senin, 3 Februari 2020. 

    Gilbert mengingatkan pemilihan dirut TransJakarta mempertaruhkan masa depan Ibu Kota. Dia menyinggung anggaran yang dibahas di Komisi B terbanyak disedot Dinas Perhubungan dan penyertaan modal badan usaha milik daerah (BUMD). 

    Anggota Komisi B Maruara Siahaan juga bekomentar sama. Terpilihnya Donny sebagai dirut sebagai turbulensi politik yang memalukan. 

    "Ada fit and proper test tapi kok cacat hukum?" ungkap dia.

    Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Dirut TransJakarta Yoga Adiwinarto menanggapi kecaman ini secara normatif. Dia mengungkapkan masalah pergantian pemimpin tak berpengaruh pada kinerja TransJakarta. 

    "Pemimpin yang ada tiga layer (lapisan), yaitu kepala direksi, kepala divisi, dan kepala departemen. Tetap berkomitmen menjalankan target tahun 2020," ucap dia. 

    DPRD Cecar TransJakarta Terkait Pemilihan Dirut
    Kamera pengawas terpasang di area halte bus TransJakarta Imigrasi, Jakarta Selatan. Foto: MI/Bary Fatahilah

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganulir penunjukan Donny sebagai dirut PT TransJakarta. Keputusan diambil para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berlaku sejak Senin, 27 Januari 2020.

    Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Pemprov DKI, Faisal Syafruddin, menyebut Donny tidak jujur saat proses seleksi sebagai direksi BUMD. Donny terbukti pernah melanggar hukum. Status hukum Donny itu baru terungkap pada Sabtu, 25 Januari 2020.

    "Pada Senin pagi, 27 Januari 2020, langsung dilakukan keputusan pembatalan, keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham tanggal 23 Januari 2020," kata Faisal.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id