Pembahasan Penaikan Gaji DPRD DKI Diduga Dilakukan di Luar Kota

    Medcom - 30 November 2020 13:44 WIB
    Pembahasan Penaikan Gaji DPRD DKI Diduga Dilakukan di Luar Kota
    Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto:Medcom.id/Syahrul Ramadhan
    Jakarta: Penaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta diduga dilakukan di luar kota. Tujuannya, menaikkan tunjangan dan gaji tanpa pengawasan dan tidak terpantau masyarakat.
     
    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, DPRD DKI menggelar rapat di tempat yang jauh dari Jakarta, untuk menelurkan keputusan yang menguntungkan.
     
    "Rupanya pilihan tempat di luar Jakarta itu menjelaskan apa yang ditakutkan DPRD. Jika proses pembahasan itu dilakukan secara terbuka di gedung DPRD Jakarta, disaksikan masyarakat, prosesnya terbuka, maka mimpi menambah anggaran akan mendapat tantangan dan diadang masyarakat," kata Lucius, Senin, 30 November 2020.
     
    Dia mengatakan, kenaikan gaji anggota membebani masyarakat. Di tengah pandemi, kata Lucius, pemerintah memutuskan tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun disayangkan, para wakil rakyat Ibu Kota justru menaikkan gaji dan tunjangan.
     
    “Pada situasi normal gaji DPRD DKI naik pasti mendapat penolakan. Karena anggota legislatif digaji dari uang rakyat. Saat pandemi seperti ini seharusnya anggaran difokuskan untuk penanggulangan covid-19,” ujarnya.
     
    Lucius berharap DPRD DKI tidak membebani keuangan daerah (keuangan rakyat). Karena gaji dan tunjangan yang mereka miliki sudah tinggi. Lucius juga menyindir gaji DPRD yang naik tanpa merujuk kinerja.
     
    “Perusahaan biasanya menaikkan gaji dan bonus berdasarkan kinerja pegawainya. Gaji tak bisa naik begitu saja untuk pemalas apalagi yang doyan makan uang," katanya.
     
    Lucius mengingatkan, masyarakat rela gaji DPRD naik jika rakyat merasakan kinerja anggota dewan. Utamanya, saat masyarakat berjuang di tengah pandemi.
     
    "Sekarang ini sedang parah-parahnya situasi masyarakat akibat pandemi. Kalau wakil rakyat tidak mengerti situasi sulit ini, artinya mereka tak tahu kondisi rakyat atau pura-pura tak tahu. Ini seolah korupsi yang dilegalkan karena membuat kebijakan menguntungkan diri sendiri," ujar Lucius.
     
    Seperti diketahui, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.
     
    Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengungkapkan, anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp888,68 miliar.
     
    Dia menyebut kenaikan anggaran tersebut untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, seperti reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda (peraturan daerah) dan raperda (rancangan peraturan daerah), hingga sosialisasi kebangsaan.
     
    "Anggaran Rp888,68 miliar untuk kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19. Tidak elok rasanya jika besaran kenaikan anggaran sedemikian besar, makanya kami menolak ini," kata Eneng.
     
    Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota DPRD. Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id