Pergub Sampah Plastik Sebuah Keharusan

    Theofilus Ifan Sucipto - 23 Juli 2019 14:03 WIB
    Pergub Sampah Plastik Sebuah Keharusan
    Aktivis lingkungan yang memakai kostum dari sampah plastik melakukan aksi Tolak Plastik Sekali Pakai di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (20/7/2019) ANT/Rivan Awal Lingga.
    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai terlambat mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) terkait sampah plastik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai peraturan tersebut harus segera diteken.

    “Kalau dibanding daerah lain ya telat. Tapi poinnya adalah harus tetap dilakukan karena kita tidak punya banyak waktu,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi kepada Medcom.id, Selasa, 23 Juli 2019.  

    Bali lebih dulu mengeluarkan peraturan serupa pada 2018. Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 itu mengatur pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Pergub itu tak cuma melarang penggunaan kantong plastik di Bali. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga melarang pemakaian sedotan plastik dan wadah makanan berbahan styrofoam.

    “Kita menekankan hal ini juga dimasukkan (dalam pergub sampah plastik di Jakarta),” ujar Tubagus.

    Pemerintah mencatat Jakarta memproduksi sampah hingga 8.000 ton per hari. Sebanyak 1.500 ton merupakan sampah plastik. Tubagus berharap pergub yang digarap Anies bisa mengurangi produksi sampah plastik tersebut.

    Pergub sampah plastik juga bisa menunjang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pasalnya, Jakarta memiliki sumber daya yang lebih mumpuni dibanding daerah lain seperti Bogor.

    "Syaratnya pemantauan dilakukan dan masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan. Tidak boleh tidak (dilakukan)," ucap dia.

    Baca: Agustus, Anies Rampungkan Pergub Sampah Plastik

    Tubagus berharap Anies serius mengesahkan pergub sampah plastik. Dia juga mendorong pemerintah daerah serius mengawasi pelaksanaannya di lapangan. 

    “Kalau masalah plastik berkurang, kan PR (pekerjaan rumah) kita tinggal beberapa,” tutur Tubagus.

    Ia meminta pemerintah memberikan insentif bagi komunitas yang aktif mengelola sampah. Dinas Pertamanan DKI pun bisa berpartisipasi dengan membeli pupuk kompos dari masyarakat. Pupuk tersebut bisa digunakan menyuburkan tumbuhan di Ibu Kota.

    “Lebih baik telat dibanding tidak sama sekali, tapi yang penting aksinya,” pungkas dia.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan peraturan gubernur (Pergub) mengenai sampah plastik segera rampung. Pergub itu sudah dibahas sejak 2018.
     
    "Saat ini sudah pada fase final. Kita menempatkan persoalan sampah plastik sebagai bagian dari road map lengkap pengelolaan sampah di Jakarta," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2019.
     
    Anies mengatakan pembahasan road map tersebut cukup panjang. Karena pergub itu tidak hanya membahas plastik tapi juga pengelolaan sampah.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id