Fraksi PSI DPRD DKI Diminta Tolak Kenaikan Gaji

    Medcom - 30 November 2020 21:36 WIB
    Fraksi PSI DPRD DKI Diminta Tolak Kenaikan Gaji
    Gedung DPRD DKI. Foto: MI/Ramdani.
    Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI menginstruksikan Fraksi PSI DPRD DKI untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan. Sebab, kenaikan gaji dan tunjangan akan membebani masyarakat.
     
    Ketua DPW DKI Jakarta PSI Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi covid-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan.
     
    “Kami dari DPW PSI memutuskan menolak ini. Keadaan ekonomi sedang berat dan pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat dengan menolak anggaran kenaikan pendapatan,” kata Michael, Senin, 30 November 2020.
     
    Michael mengatakan, instruksi penolakan tersebut sudah melalui rapat internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan dengan DPP. Keputusan yang telah diambil partai tersebut harus dilaksanakan Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di rapat Paripurna.
     
    “Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin yang tegas,” ujar Michael.
     
    Michael menyadari perlu anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan anggota dewan. Namun anggaran itu harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku. “Sekali lagi kami ingatkan bahwa perhitungan biaya harus mengedepankan kepantasan,” kata Michael.
     
    Dia mengungkapkan, menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta ada 190 ribu orang kehilangan pekerjaan selama pandemi, 1,7 juta orang mengalami pengurangan jam kerja dan angka pengangguran DKI Jakarta naik dari 6,5 persen ke 11 persen.
     
    “Angka-angka tersebut menunjukkan musibah ekonomi bagi DKI Jakarta. Ini saatnya kita mengencangkan ikat pinggang. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit, kita harus berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan,” kata Michael.
     
    Seperti diketahui, Seperti diketahui, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id