Menghitung Kerugian Pajak Air Tanah

    M Sholahadhin Azhar - 16 Maret 2018 20:27 WIB
    Menghitung Kerugian Pajak Air Tanah
    Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Ikhwan Maulani. (Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar).
    Jakarta: Disinyalir banyak pajak air tanah di Ibu Kota yang lolos lantaran pemanfaatan air tanah tak sesuai prosedur pengelola gedung tinggi. Pemprov DKI belum merilis kerugian yang timbul akibat hal tersebut, namun penghitungan didasari pada regulasi.

    "Kita menghitungnya berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 86 Tahun 2012. Pajak yang dikenakan sebesar 20 persen," kata Kepala Seksi Pemanfaatan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Ikhwan Maulani kepada Medcom.id di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Maret 2018.

    Berdasar Pasal 9 tersebut, penghitungan pajak sebesar 20 persen dikalikan dengan nilai perolehan air (NPA) kemudian dikalikan lagi dengan volume pemakaian di gedung tinggi. Adapun penghitungan itu tergantung dari beberapa klasifikasi pihak yang memanfaatkan air tanah.

    (Baca juga: Gedung Tinggi di Jakarta Hindari Pajak atas Pengunaan Air Tanah)

    Ikhwan menyebut ada lima golongan, yakni non niaga, niaga kecil, niaga besar, industri kecil, dan industri besar. Gedung tinggi tak bisa dipukul rata masuk klasifikasi mana. Selain golongan, ada penentu lain soal tarif air tanah.

    "Lalu misalnya gedung itu dalam jaringan PAM atau di luar jaringan. Kalau di luar jaringan PAM kan dia enggak ada pilihan, otomatis lebih murah. Kalau di dalam jaringan ya dia akan lebih mahal," imbuh Ikhwan.

    Selain itu, pasal yang sama menyebutkan ada penghitungan denda tambahan jika debit air melebihi volume yang diizinkan. Rumusannya yakni 50 persen dikalikan tarif pajak dikalikan NPA dan volume pemakaian yang diizinkan.

    (Baca juga: Gedung Tinggi Sedot Separuh Distribusi Air PAM)

    Terkait penghitungan pajak diserahkan kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Dinas Perindustrian dan Energi hanya menentukan volume pemakaian air di penghitungan pajak.

    Rumusnya berbeda-beda juga, tergantung klasifikasi rumah atau bangunan yang memanfaatkan air tanah. Gedung tinggi misalnya, memiliki patokan terhadap pegawai yang memanfaatkan 50 liter air perhari.

    Sementara di rumah atau rumah mewah, penghitungan volume air berdasarkan jumlah penghuni. Tiap orang punya jatah pemakaian air sebanyak 10 liter perhari. Adapun mal atau tempat perbelanjaan memiliki prinsip serupa gedung tinggi.

    "Untuk gedung tinggi seperti mal, kita enggak hitung pemakaian air dari jumlah pengunjung ya. Sebab mereka kan enggak selalu pakai air. Jadi tidak dihitung," tandas Ikhwan.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id