Beredar Spanduk Penolakan Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

    Medcom - 05 Desember 2020 20:57 WIB
    Beredar Spanduk Penolakan Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta
    Spanduk penolakan kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta terpasang di pasar induk, Kramat Jati, Jakarta Timur.
    Jakarta: Spanduk penolakan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta mulai terpasang  di Ibu Kota. Spanduk berisi sindiran terhadap DPRD DKI yang dinilai melukai hati masyarakat.
     
    Seperti spanduk yang terlihat di pasar induk, Kramat Jati yang bertuliskan ‘Rp 173.249.250 per bulan melukai hati rakyat DKI Jakarta, mending buat beli kuota gratis wifi Jakarta’ spanduk berasal dari kelompok yang menamakan diri emak-emak sayang anak belajar dari rumah.
     
    Spanduk juga terpasang di dekat pom bensin Rumah Sakit Harapan Bunda, Pasar Rebo. Spanduk itu berisikan penolakan pada kenaikan RKT DPRD DKI Jakarta di tengah kondisi ekonomi sulit.
     
    Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak, Gaji dewan Meroket #Tolak Kenaikan Gaji Anggota DPRD’ tulis spanduk dari Komunitas Pengangguran Terdampak Covid-19.
     
    Sebelumnya penolakan juga datang dari sejumlah petinggi partai. Seperti Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar yang menginstruksikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan RKT 2021. Menurutnya, tidak elok hak-hak anggota DPRD naik di tengah pandemi covid-19.
     
    "Kami memutuskan menolak anggaran itu. Ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan pemimpinnya, dan itu perlu diperlihatkan wakil rakyat," kata Michael.
     
    Dia menegaskan, penolakan itu sudah dikomunikasikan dengan DPP PSI dan anggota Fraksi PSI. Keputusan yang telah diambil harus dilaksanakan dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang disampaikan di Paripurna.

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali juga menyebut kenaikan tunjangan anggota DPRD tak etis. "NasDem tegas menolak kenaikan tersebut," kata Ali.
     
    Ali menilai kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi covid-19 tidak patut dilakukan. “Itu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujar Ali.
     
    Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan APBD harus diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan mendapat rasa keadilan.
     
    "Kita perlu pertimbangan kondisi kebatinan rakyat yang saat ini dalam kondisi Covid. Rakyat sedang dihadapkan pada kesulitan ekonomi sebagai dampak covid yang berkepanjangan," kata Daniel.

    Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Santoso juga memerintahkan seluruh anggota fraksi partainya di DPRD DKI menolak kenaikan anggaran kegiatan dan fasilitas lain.
     
    "Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat terimbas covid-19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk penambahan volume kegiatan DPRD. Itu akan menyakiti hati rakyat," kata Santoso.
     
    Seperti diketahui, anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta meningkat. Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.
     
    Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota DPRD. Jika dikalikan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id