Legislator DKI Dukung UMP Tak Naik Demi Cegah PHK Massal

    Kautsar Widya Prabowo - 27 Oktober 2020 17:15 WIB
    Legislator DKI Dukung UMP Tak Naik Demi Cegah PHK Massal
    Ilustrasi uang. MI Ramdani
    Jakarta: Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. Hal ini sejalan dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait UMP.

    Aziz menilai tidak menaikkan UMP dapat menekan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran oleh perusahaan. Terlebih Indonesia mulai memasuki masa resesi ekonomi di tengah pandemi covid-19 (korona).

    "Kalau memang mencegah lebih banyak lagi menjadi korban (PHK), saya kira memang (UMP) dipertahankan saja dulu, jangan dinaikkan," ujar Abdul saat dikonfirmasi, Selasa, 27 Oktober 2020.

    Dia menuturkan prioritas saat ini membuat perusahaan tetap bertahan dan memberikan upah layak kepada pegawai. Sehingga perusahaan tidak mengalami gulung tikar.

    (Baca: Pemprov DKI Segera Rumuskan Upah Minimum Provinsi 2021)

    "Fokus kita sekarang ini adalah bertahan, bukan berkembang. Karena, sudah terlalu banyak orang di PHK sebagainya, jangan sampai justru meningkat," tutur dia.
     
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan UMP tidak menutup kemungkin kembali naik pada 2022. Apabila kondisi perekonomian Indonesia telah pulih.

    "Insyaallah kalau tahun depan ini pulih kita bisa kembali atau juga lebih baik dari keadaan sebelumnya, kita pikirkan lagi bisa menaikannya," tutur dia.

    Sebelumnya Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    "Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," sebut surat edaran itu, dikutip Selasa, 27 Oktober 2020.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id