Anies Didesak Tak Perpanjang PSBB Jilid II

    Cindy - 11 Oktober 2020 11:21 WIB
    Anies Didesak Tak Perpanjang PSBB Jilid II
    Ilustrasi PSBB/Medcom.id/Zaenal.
    Jakarta: Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II berakhir hari ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak tak memperpanjang kembali masa PSBB karena dinilai menyengsarakan warga.

    "Sebaiknya, Anies mencari jalan keluar yang rasional untuk menangani covid-19 sekaligus penanganan keberlangsungan ekonomi di DKI Jakarta," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, lewat keterangan tertulis, Minggu, 11 Oktober 2020.

    Gembong mengaku menerima sejumlah keluhan kesulitan ekonomi dari pedagang kaki lima (PKL), warung makan, pengusaha restoran hingga pekerja industri hiburan. Menurut dia, warga yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian sulit mencari nafkah selama PSBB.

    "Praktis selama empat minggu ini pedagang harian tidak mempunyai pemasukan sama sekali imbas dari diliburkannya perkantoran-perkantoran di Jakarta," kata dia.

    Politikus Partai PDIP itu menyoroti kasus positif covid-19 di DKI Jakarta meningkat selama PSBB jilid II. Rata-rata kasus harian mencapai 1.178 kasus.

    Baca: Anies Disarankan Perpanjang PSBB Seperti Negara Lain

    Sedangkan, rata-rata kasus harian selama PSBB transisi hanya 1.150 kasus per hari. Meski, hal itu akibat jumlah tes swab polymerase chain reaction (PCR) yang meningkat. Namun peningkatan kapasitas tes tak signifikan.

    "Bisa dipastikan bahwa rem darurat yang didengung-dengungkan oleh Anies berhasil tersebut, berbeda dengan fakta di lapangan. Faktanya, masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan," ujar Gembong.

    Gembong menuturkan pajak restoran pada 2019 menyumbang pemasukan sebesar Rp2,4 triliun ke kas Pemerintah Provinsi (Pmeprov) DKI Jakarta. Jika PSBB jilid II diperpanjang, maka pertumbuhan minusnya akan semakin dalam.

    Keputusan tersebut dapat merugikan semua pihak, termasuk DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran. Sejumlah program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, dan penanggulangan banjir dapat terganggu imbas dari defisit tersebut.

    "Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi halte-halte TransJakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu," kata Gembong.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id