Pencalonan Baru Wagub DKI Tak Ubah Tata Tertib

    Cindy - 27 November 2019 00:31 WIB
    Pencalonan Baru Wagub DKI Tak Ubah Tata Tertib
    Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Susanto
    Jakarta: Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan pencalonan baru wakil gubernur (wagub) DKI tak akan mengulang susunan tata tertib (tatib) pemilihan cawagub. Sebab tatib tak mengatur secara spesifik nama cawagub.

    "Dalam tatib tidak atur nama orang. Yang pasti surat sudah berkirim dua nama dari PKS. Kemudian ada calon baru, usulkan lagi," kata Syarif di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 26 November 2019.

    Dia menlanjutkan PKS hanya tinggal memilih satu dari empat calon yang diajukan Gerindra. Sementara satu calon lainnya diambil dari PKS.

    Nantinya kedua calon pengganti Sandiaga Uno itu langsung dibawa ke Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Rapimgab harus kuorum sesuai kuota yang disepakati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah 50+1 anggota dewan yang hadir.

    "Setelah ketok rapimgab tatib, bawa paripurna, bawa ke Panitia Pemilihan (Panlih). Seminggu kelar, kalau sudah cocok. Cocok segala sesuatunya," sambung Syarif.

    Kursi wagub DKI kosong sejak Senin, 27 Agustus 2018, saat pemangku jabatan, Sandiaga Uno, memutuskan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Posisi wagub menjadi jatah Gerindra dan PKS yang mengusung Sandiaga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

    PKS menyodorkan dua kadernya, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, untuk mendampingi Gubernur Anies Baswedan. Namun, pemilihan wagub berlangsung alot di DPRD DKI. Hingga anggota DPRD 2014-2019 turun jabatan, cawagub terpilih belum ditentukan.
     
    Gerindra kemudian menyodorkan empat cawagub: Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Juliantono dan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Riza Patria. Mereka tengah menunggu restu PKS.
     
    Namun, Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan posisi Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai cawagub tak bisa diganggu gugat. Kursi wagub masih menjadi hak PKS. Setiap cawagub yang diusung, termasuk empat kandidat dari Gerindra, harus disetujui PKS.



    (EKO)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id