Kenaikan NJOP di Jaksel Rata-rata 14%

    Deny Irwanto - 20 Juli 2018 17:46 WIB
    Kenaikan NJOP di Jaksel Rata-rata 14%
    lustrasi. Medcom.id/Rizal.
    Jakarta: Kepala Suku Dinas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Selatan, Yuspin Dramatin, mengungkapkan hampir di seluruh wilayah itu mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Rata-rata kenaikan 14 persen. 

    "Sebetulnya secara rata-rata kita kenaikannya cuma 14 persen, cuma karena kita punya empat tarif, pada saat dia lebih dari Rp1.000 dari tarif sebelumnya, dia akan naik ke tarif berikutnya," beber Yuspin kepada Medcom.id melalui sambungan telepon, Jumat, 20 Juli 2018.

    Yuspin mengungkapkan, penentuan kenaikan NJOP dilihat dari zona yang mengalami peningkatan nilai ekonomi maupun kawasan komersial. Kawasan yang mengalami kenaikan NJOP paling besar adalah kawasan Melawai, Setiabudi, dan Kemang. 

    Dia menyebut, sebelum menentukan kenaikan NJOP, petugas terlebih dahulu melakukan survei ke lokasi.

    "Daerah komersial yang punya rumah dijadikan tempat usaha itu naik. Tetapi ada di dalam lingkungan yang memang benar-benar permukiman, itu enggak naik, ada banyak kok, tapi sebagian besarnya naik tapi nggak signifikan," ungkap Yuspin.

    Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) Pajak Jakarta, Hayatina, yakin kebijakan tersebut tidak memberatkan warga. Sebab, kenaikan NJOP hanya berimbas bagi mereka yang memiliki objek pajak di atas Rp1 miliar.

    "Itu pun saya rasa pertambahannya enggak akan terlalu memberatkan ya. Kalau (objek pajak) di bawah Rp1 miliar, misalnya punya rumah Rp300 juta itu dikenakan nol rupiah," jelas Hayatina beberapa waktu lalu.

    (Baca juga: Warga Keluhkan PBB di Jagakarsa Naik 100%)


    Kenaikan NJOP Berimbas ke PBB

    Kenaikan NJOP berimbas pada kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Meski demikian, Yuspin bilang, masyarakat bisa mengajukan keterangan tidak mampu membayar PBB. Masyarakat dipersilakan mengajukan permohonan dan akan disurvei petugas untuk dilihat keabsahannya.

    "Yang namanya PBB itu yang membayar adalah pemilik rumah, yang punya rumah, sesuai kemampuan dia. Kita kasih kebijakan untuk mengajukan pengurangan, kalau dia enggak mampu," tukas Yuspin.

    Dia menyebut, ada sejumlah pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tidak membayar full PBB. Pemotongan juga dilakukan dengan tarif yang berbeda-beda.

    "Tahun lalu saja saya mengurangi 4.700 permohonan. Pertimbangannya sudah tua, sudah sepuh, sakit, sudah enggak punya penghasilan dan rumah sudah rusak. Ada yang 40 persen, 30 persen, 35 persen, tergantung," beber dia. 

    (Baca juga: Anies Kaji Ulang NJOP)
     



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id