Penggugat Anies Heran Putusan MA Disebut Kedaluwarsa

    Theofilus Ifan Sucipto - 04 September 2019 15:57 WIB
    Penggugat Anies Heran Putusan MA Disebut Kedaluwarsa
    Anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
    Jakarta: Anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana heran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) kedaluwarsa. MA membatalkan aturan penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

    "Saya sebenarnya tidak habis pikir kalau dia (Anies) bilang putusan MA kedaluwarsa, karena tidak pernah ada istilah hukum kedaluwarsa pada putusan MA," kata William kepada Medcom.id, Rabu, 4 September 2019.

    William menuturkan pencabutan Pasal 25 ayat 1 Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum tidak hanya menghapus otororitas Anies mengatur jalan. Pencabutan Perda membuat pedagang kaki lima (PKL) tidak lagi memiliki payung hukum berjualan di trotoar.

    Dia menegaskan kehadiran PKL di trotoar merugikan pejalan kaki dan angkutan umum. William mengatakan jembatan multiguna Tanah Abang seharusnya membuat trotoar bersih dari PKL. 

    Lulusan fakultas hukum Universitas Indonesia (UI) itu menyebut putusan MA harusnya menjadi momentum Anies menata PKL. 

    "Perspektifnya jangan hanya teknis hukum tapi kepentingan umum yang lebih luas. Bagaimana pejalan kaki dan angkutan umum yang dikorbankan jadi tidak dirugikan," tegas William. 

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sinyal tak akan menjalankan putusan Mahkamah Agung tentang penertiban pedagang di trotoar Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Mantan Menteri Pendidikan itu menyebut aturan itu usang.

    "Keputusan MA itu kedaluwarsa," kata Anies di Balai Kota DKI.

    Anies menyebut keputusan itu bukan melarang orang berjualan di trotoar. Dia menyebut keputusan MA membatalkan pasal soal gubernur bisa mengatur tentang jalan. 

    Sebelumnya, dua kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dan Zico Leonard menggugat Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Pasal itu digunakan Anies untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

    Bunyinya sebagai berikut:
    Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

    Gugatan itu dikabulkan Mahkamah Agung. MA melalui surat bernomor 42 P/ HUM/ 2018 membatalkan pasal tersebut. MA menyatakan Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum," demikian cuplikan putusan MA.





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id