Kenaikan RKT DPRD DKI Dinilai Memberatkan Warga DKI

    Juven Martua Sitompul - 03 Desember 2020 22:44 WIB
    Kenaikan RKT DPRD DKI Dinilai Memberatkan Warga DKI
    ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Rencana kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI disesalkan. Wacana itu akan memberatkan warga Jakarta.

    Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan saat ini rakyat tengah menghadapi situasi sulit akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan pendapatan menurun. Pandemi, kata dia, turut berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak.

    "Kalau dipaksakan juga, kasihan rakyat karena yang namanya gaji anggota dewan dengan kepala daerah itu rakyat yang nanggung," ujar Uchok saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020.

    Pemprov DKI Jakarta mengusulkan nilai KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun. Dalam KUA-PPAS itu, terdapat kenaikan anggaran untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp888.681.846.000.

    Bila dibagi dengan 106 anggota DPRD DKI, maka total anggaran yang diajukan untuk 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota DPRD. Rinciannya, pendapatan langsung Rp173.249.250 per bulan, pendapatan tidak langsung 1 Rp143.400.000 per bulan, pendapatan tidak langsung 2
    Rp264.000.000 per tahun, dan kegiatan reses dan sosialisasi Rp4.320.000.000 per tahun.

    Jumlah itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu pos anggaran yang membuat anggaran pegawai DPRD DKI 2021 melambung adalah meroketnya gaji dan tunjangan anggota DPRD.

    Tahun ini, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta, gaji bersih mereka mencapai Rp111 juta. Sedangkan, dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

    Uchok menilai rencana sebenarnya layak dipertanyakan jika melihat angka-angka kenaikan anggaran DPRD itu. Sebab, berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak akibat pandemi akan membuat banyak proyek Pemprov DKI terbengkalai.

    "Karena dananya (untuk proyek) tidak ada karena ekonomi belum membaik," kata dia.

    Baca: Kenaikan RKT DPRD DKI Dinilai Tidak Adil
     
    Lagi pula, kata dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun ini merosot. Merosotnya PAD DKI itu sempat disampaikan Gubernur Anies Baswedan dalam Rapat Musyawarah Pembangunan (Musrembang) April 2020.

    Saat itu Anies menyebut PAD DKI merosot hingga 53 persen. Terlebih lagi, pendapatan utama DKI Jakarta memang mengandalkan pajak.

    Oleh karena itu, Uchok menilai fungsi pengawasan dari DPRD DKI tidak akan terlalu dibutuhkan tahun depan karena proyek-proyek pemprov diprediksi banyak yang terbengkalai. "Artinya lagi, anggota dewan tidak akan ada kerjaan besok. Apa yang mau diawasi?" katanya.

    Dia menyarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan bila DPRD DKI berkukuh mengesahkan penambahan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) 2021 tersebut. "Kita minta Mendagri Tito Karnavian untuk merevisi banyak kegiatan dalam anggaran DPRD," kata Uchok.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id