DPRD DKI Dorong Kesetaraan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Perda Covid-19

    Hilda Julaika - 07 Oktober 2020 06:12 WIB
    DPRD DKI Dorong Kesetaraan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Perda Covid-19
    Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Panca Syurkani
    Jakarta: DPRD DKI Jakarta mendorong agar kesetaraan pemenuhan hak dan kewajiban diatur dalam Perda tentang Penanggunggalan Covid-19. Termasuk kesetaraan pemberian sanksi bagi siapa pun yang tidak mematuhi kewajibannya seperti yang diatur dalam landasan hukum tersebut.

    Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriyadi mengatakan berkas Rancangan Perda tentang Penanggulangan Covid-19 yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum mencerminkan kesetaraan pemenuhan hak dan kewajiban.

    Misalnya pada klausul Pasal 9 tentang Perlindungan Kesehatan Masyarakat poin a Bab III rancangan mengenai kerja sosial dengan membersihkan fasilistas umum dan/atau poin b denda administratif paling banyak Rp250 ribu yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

    Sementara itu, Bapemperda menilai penerapan sanksi tersebut belum tentu setara ketika Pemprov DKI mendapati pelanggaran yang dilakukan perkantoran, pelaku usaha, maupun industri.

    “Tapi bagaimana dengan pelaku usaha, perkantoran yang membuka lebih dari 50 persen dan sebagainya, bagaimana cara menjangkau mereka. Terus bagaimana penerapan hukumnya? Apakah ada tawar-menawar di dalam di sana, yang tentunya ini harus ter-cover di dalam Perda ini," ujar Dedi dalam keterangan resminya, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Baca: DPRD DKI Nilai Raperda Covid-19 Terlalu Menuntut Warga

    Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah menjelaskan sanksi administratif sebesar Rp250 ribu kembali diusulkan dalam Rancangan Perda lantaran perspektif masyarakat yang cenderung memilih sanksi kerja sosial ketika mengabaikan protokol kesehatan di ruang publik.

    Usulan tersebut juga dipastikan selaras dengan sejumlah aturan yang diterbitkan pemerintah pusat dalam mengedepankan pemberlakuan sanksi administrasi bagi pelanggar PSBB DKI. Misalnya, Instruksi Presiden (INPRES) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

    “Lalu memang sudah ada anjuran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh pemerintah daerah membuat Perkada, supaya penerapan aturan ini lebih kuat lagi di lapangan," ujar Yayan.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id