Satpol PP DKI Bakal Diberikan Kewenangan Penyidikan Pelanggaran Prokes

    Kautsar Widya Prabowo - 21 Juli 2021 15:56 WIB
    Satpol PP DKI Bakal Diberikan Kewenangan Penyidikan Pelanggaran Prokes
    Satpol PP memasang stiker pengumuman penutupan sementara tempat hiburan di Jakarta, Senin, 22 Maret 2020. Foto: Medcom.id/Christian



    Jakarta: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta bakal diberikan mandat sebagai penyidik pelanggaran terkait penanggulangan covid-19. Hal ini tengah disusun dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 28A draf revisi Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020. Satpol PP dapat menangani langsung kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang ditemukan di lapangan.

     



    "Selain penyidik Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi atau penyidik pegawai negeri sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda," bunyi Pasal 28A yang dikutip Medcom.id, Rabu, 21 Juli 2021.

    Baca: Kemenkes Bayar Klaim Pengobatan Covid Rp22,8 Triliun

    Selayaknya aparat penegak hukum, Satpol PP DKI juga diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi penyidikan. Ada 14 kewenangan yang diatur revisi Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, yakni: 

    1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
    3. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
    4. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
    5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
    6. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
    7. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    8. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    9. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
    10. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    11. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    12. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
    13. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan 
    14. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Pasal 28A ayat (3) menjelaskan Satpol PP dapat memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Polri. Dalam ayat (4), Satpol PP juga diminta menyampaikan hasil penyidikan kepada pengadilan negeri.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id