Ini Alasan UIN Jakarta Belum Eksekusi Lahan di Pisangan

    Arga sumantri - 29 Desember 2015 23:30 WIB
    Ini Alasan UIN Jakarta Belum Eksekusi Lahan di Pisangan
    lahan sengketa di Pisangan, Tangerang Selatan. Foto: MTVN/ Arga Sumantri.
    medcom.id, Jakarta: Mahkamah Agung telah memutuskan menolak gugatan warga pada Kemenag atas tanah yang ditempati di Jalan Kerta Mukti, Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan. Perintah eksekusi lahan pun sudah keluar sejak 17 Desember 2013.

    Namun, hingga saat ini, eksekusi lahan sengketa belum terlaksana. Pihak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selaku kuasa pengguna atas tanah milik Kemenag itu menyatakan ada beberapa alasan yang membuat pihaknya belum bisa melakukan eksekusi.

    "Masyarakatnya masih identik menggerakan LSM dengan memunculkan isu HAM (Hak Asasi Manusia). Salah-salah melangkah, kita itu bisa habis di bully media, kasihan lembaganya," kata Kasubag Akuntansi Instansi dan Simak Barang Milik Negara (BMN) UIN Jakarta, Encep Dimyati kepada Metrotvnews.com, Selasa (29/12/2015).

    Encep juga mengaku heran lantaran warga terus coba melakukan perlawanan hukum. Warga, menurut Encep masih mencari celah agar bisa tetap menduduki lahan milik negara itu. Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah menolak gugatan warga.

    "Kalaupun mengajukan PK (peninjauan kembali) kan ada batas waktunya, mestinya dahulu langsung," heran Encep.

    Sengketa lahan di Jalan Kerta Mukti, Pisangan Ciputat, Tangsel sudah berlangsung lama. Kisruh terjadi antara warga dan Kementerian Agama yang sama-sama mengaku berhak atas tanah dengan luas sekitar dua hektare tersebut.

    Kisruh tanah sebenarnya bermula dari perseteruan Yayasan Muda Islam Ihsan (YPMII) dengan Kemenag awal tahun 90-an. Perseteruan itu berujung pada dipenjaranya petinggi YPMII lantaran terbukti melakukan korupsi. Petinggi itu pun meninggal di dalam bui.

    Perseteruan itu pun berujung pada perintah mengosongkan lahan, lantaran tanah itu dianggap milik negara. Namun, warga menolak lantaran merasa sudah membeli tanah itu dari YPMII puluhan tahun lalu.

    Proses peradilan perdata sudah berjalan sampai tingkat Mahkamah Agung. Hasilnya, gugatan warga terhadap Kemenag, ditolak. MA pun mengeluarkan putusan yang isinya warga mesti pindah dari lahan tempat mereka tinggal.

    Total areal yang jadi sengketa menurut versi warga seluas 16000 meter persegi. Encep menyebut sesuai putusan pengadilan, total lahan yang menjadi hak Kemenag seluas 18000 meter persegi.

    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id