Alasan Pemprov DKI Izinkan Rumah Makan Beroperasi Hingga Pukul 11 Malam

    Kautsar Widya Prabowo - 13 April 2021 16:14 WIB
    Alasan Pemprov DKI Izinkan Rumah Makan Beroperasi Hingga Pukul 11 Malam
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez



    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kelonggaran operasional rumah makan dan restoran pada bulan Ramadan. Kelonggaran untuk memberikan kemudahan bagi umat muslim mencari makan dan minum saat berbuka puasa dan sahur.

    "Kita kan memberi kesempatan orang makan, sebanyak mungkin waktunya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 13 April 2021.






    Riza menyebut mayoritas umat muslim hanya menyantap makanan ringan saat berbuka. Sedangkan, makan berat akan disantap usai menjalani salat Tarawih.

    "(Makannya) rumah makan sampai jam 11 (malam) kan jelas orang (saat) Ramadan kan makannya malam," tutur dia.

    Namun, ia mengimbau masyarakat tidak makan dan minum di tempat. Hal ini untuk mencegah penularan covid-19 di rumah makan dam restoran.

    (Baca: Anies Minta Perpanjangan Operasional Restoran Tak Dimanfaatkan)

    "Makannya kan di rumah, kecuali ada kegiatan ke restoran atau menambah menunya beli ke restoran kan boleh," tutur dia.

    Selain itu, jumlah kasus positif covid-19 yang mulai melandai menjadi pertimbangan pelonggaran aktivtas di rumah makan. "Kalau liat datanya, jumlah (ketersedian) tempat tidur (rumah sakit) 41 persen, ICU-nya 48 (persen), kan turun dibandingkan dulu sampai 80 persen," tutur dia.

    Jam operasional restoran dan rumah makan di DKI diperpanjang. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 434 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 405 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

    Makan di tempat atau dine-in diperbolehkan sampai dengan pukul 22.30 WIB. Restoran dapat beroperasi kembali pada pukul 02.00-04.30 WIB untuk melayani kebutuhan sahur.

    Kemudian, dalam Kepgub tersebut juga disebutkan bila setiap tempat makan, restoran, pedagang kaki lima, atau lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara harus melakukan pembatasan kapasitas pengunjung. Jumlah pelanggan yang makan maksimal 50 persen dari total kapasitas.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id