Perlu Tim Independen buat Mengatasi Pelanggaran Bangunan di Jakarta

    Fauzan Hilal - 25 Juli 2017 08:00 WIB
    Perlu Tim Independen buat Mengatasi Pelanggaran Bangunan di Jakarta
    Ilustrasi. Foto: MI/Rommy.



    medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan membentuk tim independen buat mengatasi banyaknya bangunan di Ibu Kota yang menyalahi aturan. Hal itu penting agar tidak ada oknum DPRD maupun PNS yang main mata dengan pengembang.
     
    Pengamat tata ruang, Nirwono Joga, mengatakan, penertiban bangunan yang menyalahi tata ruang dan melanggar Koefisien Luas Bangunan (KLB) mulai lemah setelah Ahok lengser. Padahal, Ahok sangat ketat menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) DKI Jakarta 2030.
     
    “Dalam RDTR itu sudah ditetapkan setiap kawasan, termasuk kawasan di PIK (Pantai Indah Kapuk) berapa KLB yang diizinkan,” kata Nirwono saat dihubungi, Selasa 25 Juli 2017.

    Baca: Ahok bakal Manfaatkan KLB Membangun Infrastruktur DKI






    Ia mengungkapkan, tiap bangunan yang dinilai melanggar tidak bisa langsung disegel. Semua harus dicek di RDTR, setelah itu Dinas Cipta Karya dan Badan PTSP DKI perlu melakukan pengecekan ulang dengan mendatangi kondisi di lapangan. Jika terjadi pelanggaran, sudah sepatutnya Pemprov DKI menyegel bangunan tersebut.
     
    Nirwono enggan menanggapi dugaan adanya kongkalikong pengembang dengan DPRD DKI Jakarta. Namun, untuk menghindari adanya main mata, diperlukan tim yang independen. “Tim independen dapat dilibatkan untuk memastikan pelanggaran dimulai dari mana dan oleh siapa. Sehingga dapat diambil tindakan penertiban secara transparan,” ujarnya.
     
    Seperti diketahui, banyak bangunan yang diduga melanggar KLB. Di antaranya bangunan di kawasan PIK yang mencapai 13 lantai, berbeda dengan gedung-gedung di sekitarnya yang hanya 3 lantai.‎
     
    Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pelanggaran KLB berpotensi merugikan keuangan daerah terutama dari retribusi. Jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar.

    Baca: Ahok Lengser, Pengembang dan DPRD Kembali Main Mata

    Kepala PTSP DKI Jakarta, Edy Junaedi, mengatakan, di kawasan itu diperbolehkan bangunan sampai 18 lantai. Dia mengakui tidak ada pemohon yang mengajukan penambahan KLB. Namun saat ditanyakan luasan tanah pemohon berapa, Edy tidak mau menjawab.
     
    Hal serupa diungapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham 'Lulung' Lunggana. Menurut Lulung, tidak ada bangunan yang bermasalah di kawasan PIK. Hal itu merujuk pada Perda Nomor 1 Tahun 2014 ‎yang diteken oleh mantan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi). "Begitu juga dengan RDTR perubahan Tahun 1999," kata Lulung.



    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id